YLBHI Rangkum Persoalan yang Dihadapi Perempuan Indonesia, Mulai dari Kekerasan hingga Hak Buruh

Haluan Padang - Memperingati International Women Day (IWD) yang jatuh pada Selasa (8/3/2022), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 Kantor LBH di 17 Provinsi mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk kesewenang-wenangan terhadap ruang hidup perempuan. 

Berdasarkan siaran pers dari YLBHI, 17 kantor LBH yang telah mengadvokasi beberapa kasus berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia, YLBHI menyimpulkan perempuan selalu menjadi pihak paling merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut disinyalir terjadi akibat ketimpangan pengetahuan, derajat sosial, minimnya akses, budaya patriarki dan juga opresi negara.

Berikut adalah catatan YLBHI terkait hal-hal yang perlu dikoreksi dalam pemenuhan hak perempuan di Indonesia.

Baca Juga: Peringatan Hari Perempuan Sedunia, Berikut 5 Tokoh Wanita Inspiratif Indonesia

Perempuan dalam Konflik Agraria

Dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas pada 23 April 2021 dan 8 Februari, YLBHI menyebut perempuan di Desa Wadas mengalami trauma mendalam.

Pasalnya, dampak ekonomi yang terjadi akibat kerusakan lingkungan di Desa Wada secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan perempuan.

Selain itu, YLBHI mencatatkan tindakan penggusuran yang dilakukan PTPN II di Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengakibatkan banyak korban perempuan kekurangan akses kesehatan dan tempat tinggal.

Tidak hanya dalam konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan, kasus penggusuran paksa di Tamansari, Bandung menurut YLBHI juga memberikan dampak besar pada perempuan.

Dalam catatan LBH Bandung, penggusuran paksa yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sendiri telah mengusir populasi miskin, mencerabut relasi sosial, merubah ruang hidup dan mendesak perempuan terserap dalam industri hiburan dan jasa.

Baca Juga: Hari Perempuan Internasional, Google Doodle Tampilkan Animasi Peran Para Wanita di Dunia

Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

LBH Palembang mencatat bahwa terjadinya alih fungsi hutan menjadi konsesi perusahaan skala besar dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, dan pertambangan kemudian menyebabkan munculnya berbagai dampak negatif dan mempengaruhi situasi sosial, ekonomi, budaya dan politik.