Pemaksaan Bicara Terhadap Difabel, Komunitas Tunarungu Anggap Mensos Risma Langgar UU

- Kamis, 2 Desember 2021 | 21:30 WIB
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini (ist)
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini (ist)

 

Haluan Padang - Menteri Sosial, Tri Rismaharini dianggap telah melanggar UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas. 

Hal tersebut disampaikan oleh Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) yang merasa tersinggung oleh tindakan Risma memaksa penyandang Tuna Rungu berbicara pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, Rabu (1/12/2021).

"Kami merasa tersinggung, bahkan merasa heran karena omongan Ibu Risma itu mencerminkan pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata Gerkatin dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12).

Baca Juga: Paksa Difabel Bicara, Mensos Risma Banjir Kritikan

Menurutnya, Mensos Risma mestinya bisa menghormati penyandang disabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pasalnya penyandang disabilitas rungu memiliki hak untuk berekspresi dengan bahasa isyarat.

"Intinya ada pasal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu/tuli, hak berekspresi dan hak memperoleh informasi dan komunikasi," ucapnya.

Merespons kasus yang viral ini, Risma mengaku sedih dan tidak berniat untuk memaksa disabilitas rungu untuk bicara.

"Saya enggak maksa [dia bicara], untuk apa saya maksa? Itu pilihan. Tapi saya ingin dia di kondisi tertentu bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada niat apapun dari saya, sedih saya terus terang," kata Risma di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (2/12) dikutip dari cnnindonesia.com.

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Terkini

X