Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Rafdinal Minta Gubernur Evaluasi Kinerja OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar

- Jumat, 16 Desember 2022 | 12:29 WIB
 (Ist)
(Ist)

HALUAN PADANG - Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Rafdinal, tegas meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar yang lamban dalam menjalankan program kerja "sehingga" berdampak buruk terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.

Rafdinal saat diwawancarai, Jumat (16/12) mengatakan, sekarang telah memasuki bulan Desember, saatnya untuk melakukan evaluasi besaran-besaran terhadap kinerja OPD. Jika kinerjanya buruk maka harus diambil tindakan tegas, ganti kepala dinasnya.Terkait lambannya kinerja OPD akan berdampak buruk terhadap pembangunan daerah, begitupun dengan ekonomi yang  tidak akan berkembang jika serapan anggaran rendah.

"Jadi lakukan evaluasi besaran-besaran pada akhir tahun ini, jangan sampai target-target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berjalan satupun, " katanya.

Dia meminta Gubernur konsisten terhadap langkah tegas yang akan diambil, pada beberapa waktu lalu, Gubernur akan mengambil tindakan tegas bagi kepala OPD yang bekerja tidak maksimal. Ganjarannya akan diganti, jika evaluasi telah dilaksanakan, diharapkan Gubernur konsisten dengan ucapan tersebut.

Dia menegaskan, rendahnya kinerja anggaran akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi akan menerima dampak negatif akibat dari belanja pemerintah yang tidak optimal. 

"Untuk itu, saya meminta Gubernur agar memacu kinerja OPD di Pemprov Sumbar agar serapan anggaran yang telah dialokasikan dapat lebih baik lagi. OPD yang terkendala dalam penggunaan anggaran harus dievaluasi," tegasnya.

Untuk diketahui serapan anggaran di Pemprov Sumbar hingga awal November 2022 masih rendah, baru sekitar 61,64 persen. Padahal, sisa tahun berjalan hanya satu setengah bulan lagi.

Menurutnya, realisasi tertinggi saat ini adalah Satpol PP Sumbar yaitu 79,64 persen dengan serapan anggaran mencapai Rp3,02 miliar.

Selain itu, hanya ada 11 OPD lain yang realisasi anggarannya di atas 70 persen, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 77,85 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) 76,85 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 75,81 persen, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 73,68 persen.

Kemudian, RSUD Achmad Mochtar 73,58 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 73,36 persen, RSJ HB Saanin 72,69 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 72,59 persen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 71,53 persen, Inspektorat 71,02 persen, dan RSUD Pariaman 70,12 persen.

Halaman:

Editor: Bhenz Maharajo

Tags

Terkini

Wartawan Parlemen Riau Berkunjung ke DPRD Sumbar

Senin, 16 Januari 2023 | 13:05 WIB

Masyarakat Adat Pessel Dukung Ranperda Tanah Ulayat

Minggu, 15 Januari 2023 | 00:33 WIB

Terpopuler

X