Rapat Paripurna DPRD, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang APBD Tahun 2023

- Senin, 31 Oktober 2022 | 14:37 WIB
 (Ist)
(Ist)

HALUAN PADANG -  Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan acara Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang APBD Tahun 2023, Hari Senin(31/10/3022). Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi , Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Direktur IPDN sejumlah Anggota DPRD Sumbar, Sekretaris DPRD dan sejumlah Pimpinan dan anggota di DPRD sumbar.

Dalam pidato Pimpinan Rapat Paripurna yang dibacakan oleh Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyaf syafar menyebutkan bahwa Pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 11 Agustus 2022 yang lalu, Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati KUA-PPAS Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2023.

Dengan demikian ada beberapa poin yang menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2023 ini antara lain, dalam APBD tahun 2023, perlu dimasukkan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut.

Jangan sampai, pola penanganan dampak Covid-19 pada tahun-tahun kemaren melalui recofusing anggaran, terulang kembali dalam penanganan dampak krisis ekonomi. Perlu ada perencanaan dan antisipasi yang kita siapkan pada APBD Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan lagi recofusing anggaran pada tahun berjalan.

"Perlu ada perencanaan dan antisipasi yang kita siapkan pada APBD Tahun 2023, sehingga tidak dilakukan lagi recofusing anggaran pada tahun berjalan, oleh sebab itu, perlu dilakukan penyelerasan kembali dalam Ranperda APBD Tahun 2023," ungkap Irsyad Syafar.

KUA-PPAS Tahun 2023 dan Ranperda APBD Tahun 2023 disusun belum mengacu kepada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019.

"Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan anggaran yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2023 dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2019," lanjut Irsyad.

Pada KUA-PPAS Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diprioritaskan pada 3 (tiga) sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan dan akomodasi serta makanan. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2019, diamanatkan untuk memberikan prioritas alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 beserta dampaknya.

Dalam KUA-PPAS Tahun 2023, alokasi pendapatan transfer masih bersifat tentatif dengan mengacu kepada alokasi tahun anggaran 2022, dimana proyeksi DAU sebesar Rp. 1.887.033.911.000,- DBH (dana bagi hasil) sebesar Rp.136.301.998.000,- . Sesuai dengan alokasi TKD yang ditetapkan Pemerintah Tahun 2023, DAU yang akan diterima pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.953.080.098.000,- dan DBH sebesar Rp.139.070.837.000.

"Sesuai dengan kesepakatan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2023, apabila terdapat kelebihan TKD yang diterima dari alokasi yang disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2023, maka penggunaan kelebihan TKD tersebut, akan dibahas bersama TAPD dan DPRD," lanjut Irsyad.

Halaman:

Editor: Tio Furqan

Tags

Terkini

Wow Ada 19,7 Juta Nasabah Aktif Pegadaian

Jumat, 18 November 2022 | 17:59 WIB

Cukup Titip Logam Mulia Dapatkan Porsi Haji

Jumat, 18 November 2022 | 17:48 WIB

DPRD Sumbar Mulai Bahas Empat Ranperda Baru

Rabu, 2 November 2022 | 19:09 WIB

Terpopuler

X