Ketua DPRD Sumbar Supardi Terima Kunjungan PKDN Sespim Dalam Rangka Praktik Kerja Dalam Negeri

- Senin, 25 Juli 2022 | 15:03 WIB
Sebanyak 8 orang calon jenderal Sepimti kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka praktik kerja dalam negri (PKDN), Senin 25 Juli 2022.
Sebanyak 8 orang calon jenderal Sepimti kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka praktik kerja dalam negri (PKDN), Senin 25 Juli 2022.

HALUAN PADANG - Sebanyak 8 orang calon jenderal Sepimti kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka praktik kerja dalam negri (PKDN), dengan tema “strategi Polri menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” diterima langsung ketua DPRD Sumbar Supardi di dampingi Sekretaris Dewan Raflis, Senin 25 Juli 2022.

Delapan orang siswa Sepimti di dampingi Brigjen Pol. DR. Zulkifli,S.IK, MH dan KBP Burhanudin,SIK.MH, guna melakukan pengamatan dan kunjungan langsung, agar tepat sasaran, sehingga mendapatkan solusi dalam melaksanakan perbaikan perekonomian masyarakat, serta melakukan pelayanan.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumbar Supardi Terima Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2022 dari KLHK

Delapan orang “calon Jendral” tersebut 5 diantarnya dari Kepolisian yakni KBP Rifki, SH, SIK (LO giat), KBP Ahmad Sulaiman, SIK,MH (Ketua PKDN), KBP Sonny Mahar Budi, SIK, MH,dan KBP Heru Budi Prasetyo,SIK, sedangkan dari TNI 3 orang yakni Kol. PNB Sukarno (Sekretaris PKDN), Kol.Inf. Eko Pasca Herisuci N dan Kol. Laut (P) Rahadian Rahmadi, SE, M.Tr. Hania, melakukan diskusi dan mengorek berbagai informasi berkaitan dengan kondisi masyarkat, khusunya berbagai usaha yang sudah dilakukan pemerintah setempat, bekerjasama dengan TNI dan Polri.

Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Supardi menyampaikan secara focus kondisi lahan yang mayoritas di Sumatera Barat miskin ulayat, sehingga perlu dijaga dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjaga budaya daerah ini.

Karena pengelolan masih konvensional, maka terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang bisa merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan konflik internal masyarakat, maka perlu kiranya menjadi masukan bagi semua pihak, khususnya petinggi TNI dan Polri, agar masyarakat bisa mendapat perlindungan dalam menjaga serta mengelola ulayat.

Baca Juga: Komisi I DPRD Sumbar Mendukung Program Mitra Kerja di Pembahasan KUA-PPAS 2023

“Di Sumatera Barat ini lahan mayoritas milik kaum atau ulayat yang masih dikelola secara konvensional, maka terkadang keluguan masyarakat selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari keluguan masyarakat tersebut, baik dalam penguasaan lahan maupun lainnya, ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi pemilik, dan dapat menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat tersebut, perlu perhatian bagi pemimpin kita baik TNI maupun Polri, agar oknum-oknum tersebut mendapat tindakan jika melakukan hal tersebut,” papar Supardi.

Ia juga menambahkan, dukungan TNI, Polri juga amat perlu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam membackup gerakan pemerintah daerah, sehingga tataran kehidupan masyarakat semakin meningkat, sehingga mampu menekan tingkat kriminal serta gejolak lainnya.

Halaman:

Editor: Muhammad Daffa De Benny Putra

Tags

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X