Ahli Sebut Korupsi Tol Padang-Pekanbaru Diselesaikan Secara Administrasi

- Kamis, 21 Juli 2022 | 23:27 WIB
Sidang perkara kasus dugaan korupsi tol di Pengadilan Negeri Padang
Sidang perkara kasus dugaan korupsi tol di Pengadilan Negeri Padang

HALUAN PADANG - Sidang kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru, khususnya Taman Kehati kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, Kamis (21/7).

Pada persidangan kali kini, menghadirkan beberapa orang Ahli. Yaitu Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Unand Prof Yulia Mirwati, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KBPN 2016-2018 M Noor Marzuki.

Lalu Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Eva Achjani Zulfa, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kementerian ATR/KBPN Tri Wibisono.

Auditor Independen Suswinarno, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/KBPN Kintot Eko Baskoro dan Erfan Susanto.

Baca Juga: Pantau Sidang Korupsi Tol Padang - Sicincin, LBH Padang Menilai Masyarakat Dikriminalisasi

Menurut Ahli M Noor Marzuki dalam keterangannya saat sidang mengatakan, Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja Tahun 2021 yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia beserta turunannya mengatur tentang perlindungan aparat pertanahan.

Disana diatur bahwa apabila ada indikasi tindak pidana korupsi dan penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh aparat pertanahan, maka harus mendahulukan asas administrasi.

Sementara asas pidana merupakan pintu terakhir jika Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan penilaian-penilaian dan tidak ada itikad mengembalikan kerugian keuangan negara maka penilaian ini diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Yang pasti kalau ditemukan masalah, asas administrasi didahulukan. Kalau ada aparat pertanahan melakukan indikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, maka segera dikembalikan kerugian tersebut sebelum APIP melakukan penilaian, dan menyerahkannya ke aparat penegak hukum,” jelasnya.

Berlakunya aturan ini, katanya, untuk melindungi aparat pertanahan dalam menjalankan tugas dari Presiden, guna mensukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai Inpres Nomor 2 tahun 2018.

Halaman:

Editor: Muhammad Daffa De Benny Putra

Tags

Terkini

Wow Ada 19,7 Juta Nasabah Aktif Pegadaian

Jumat, 18 November 2022 | 17:59 WIB

Cukup Titip Logam Mulia Dapatkan Porsi Haji

Jumat, 18 November 2022 | 17:48 WIB

DPRD Sumbar Mulai Bahas Empat Ranperda Baru

Rabu, 2 November 2022 | 19:09 WIB

Terpopuler

X