Reses Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib Kantongi Keluhan Masyarakat Kuranji Persoalan Sembako Hingga Sistem PPDB

- Rabu, 29 Juni 2022 | 20:26 WIB
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat memberikan sambutan reses di Belimbing, Kuranji, Kota Padang, Selasa  28 Juni 2022. (Viola Rahma Hafifah)
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat memberikan sambutan reses di Belimbing, Kuranji, Kota Padang, Selasa 28 Juni 2022. (Viola Rahma Hafifah)

HALUAN PADANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Suwirpen Suib melakukan kegiatan reses perseorangan Masa Persidangan Ketiga di Belimbing Kuranji, Kota Padang, Selasa 28 Juni 2022.

Pada resesnya itu, Suwirpen Suib bertugas untuk menjemput aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah resesnya.

"Di DPRD diadakan namanya reses yang bertemu langsung dengan masyarakat, dengan maksud menjemput aspirasi masyarakat dan mendengarkan langsung apa-apa saja yang disampaikan oleh masyarakat serta melihat juga kondisi masyarakat kita," tutur Suwirpen Suib saat memberikan sambutan.

Baca Juga: Lepas Ribuan Calon Jemaah Haji Kloter Pertama ke Makkah, Suwirpen Suib: Laksanakan Ibadah Haji dengan Ikhlas

Kemudian, pada kesempatan itu sejumlah masyarakat yang bergelut di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, penggerak UMKM, dan juga keresahan-keresahan lain terkait harga sembako, pendidikan dan perekonomian menuturkan unek-uneknya kepada Suwirpen Suib.

Salah seorang warga bernama Widia mengungkapkan permintaannya agar harga sembako itu selalu diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, menurut Widia harga sembako selalu naik, bahkan harganya jauh dari harga pasar yang ditetapkan sebelumnya.

"Ditambah lagi, saya bergerak di bidang pembuatan kue. Yang harga bahan baku sering naik tidak menentu, hal ini tentu sangat menggangu jalannya roda perekonomian," tutur Widia.

Kemudian, terdapat juga permohonan warga yaitu mengenai pendidikan anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terbatas karena sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menurut masyarakat, sistem zonasi yang berdasarkan daerah tempat tinggal sangat tidak efektif karena terdapat ketidakadilan sekolah dalam penerimaannya.

Halaman:

Editor: Muhammad Daffa De Benny Putra

Tags

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X