Hadiri Semiloka di Padang, KPK RI Ingatkan Anggota Dewan Tidak Terjerat Kasus Korupsi

- Senin, 20 Juni 2022 | 20:53 WIB
Hadiri Semiloka di Padang, KPK RI Ingatkan Anggota Dewan Tidak Terjerat Kasus Korupsi (Viola Rahma Hafifah)
Hadiri Semiloka di Padang, KPK RI Ingatkan Anggota Dewan Tidak Terjerat Kasus Korupsi (Viola Rahma Hafifah)

 

HALUAN PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat mengadakan Seminar Lokakarya (Semiloka) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Senin 20 Juni 2022.

Diketahui, Lokakarya itu memantik sebuah topik “Pencegahan Korupsi di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat”.

Dalam kesempatan Lokakarya itu, Ketua DPRD Supardi mengajak seluruh lapisan-lapisan baik dari pemerintahan atau masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi praktik korupsi.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi Membuka Pasar Seni dan Kuliner di Kota Payakumbuh

“Untuk menekan angka terjadinya praktik korupsi, jangan bergantung pada penegak hukum saja! Baiknya seluruh unsur harus ikut andil dan mengambil tempat untuk mengawasi , termasuk kalangan masyarakat umum,” tutur Supardi saat memberikan sambutan dalam Semiloka itu.

Kemudian lebih lanjut ia menjelaskan bahwa korupsi termasuk tindakan extradionary, sehingga memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan penyelenggaraan negara termasuk kehidupan masyarakat. Berangkat dari hal ini, kejahatan korupsi harus ditangani secara extradionary pula sesuai dengan jenis tindakan kriminalnya.

Sementara itu tambah Supardi, DPRD sebagai unsur penyelengara pemerintahan tentu memiliki peran dan ruang yang cukup untuk berkontribusi besar dalam pencegahan serta penanganan lebih lanjut terhadap korupsi. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi yang optimal dengan DPRD Kabupaten/Kota dalam memperkuat kerja dan fungsi lembaga.

“Dengan kegiatan Semiloka yang dihadiri oleh unsur KPK tersebut diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengetahui dimana area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas, selanjutnya juga mengetahui bagaimana untuk melawan dan mengantisipasinya,” tutur Supardi.

Lebih lanjut, kata Supardi dengan pencerahan yang diberikan oleh Ketua KPK, semua bisa mengetahui bagaimana upaya penguatan lembaga DPRD agar berfungsi optimal dalam melakukan tindakan preventif dalam pencegahan kejahatan korupsi.

Halaman:

Editor: Muhammad Daffa De Benny Putra

Tags

Terkini

X