HALUANPADANG.COM – Presiden Jokowi mengungkapkan alasanya melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Berdasarkan rekam jejak dan pengalaman panjangnya Ketua Umum DPP PAN itu dinilai cocok menjadi Mendag.
"Saya melihat pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan. Karena sekarang ini untuk urusan pangan, yang berkaitan ini dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun ke lapangan untuk melihat langsung yang berkaitan utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," kata Jokowi.
Presiden memberikan keterangan pers tersebut usai melantik dua menteri dan tiga wamen Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Siang Ini, Zulkifli Hasan Dikabarkan Gantikan M Lutfi
Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional,John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Presiden juga menyatakan, urusan ekspor menjadi wewenang Menteri Perdagangan. Namun lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok masyarakat.
"Kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri, harus bisa jaga," ujar presiden.
Sementara itu, alasan Jokowi melantik Hadi Tjahjantoi sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan pengalamannya dulu sebagai Panglima TNI.
"Karena beliau dulu sebagai mantan panglima, menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan juga bekerja sangat detail," ujarnya.
Diingatkan Presiden bahwa urusan yang terkait sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kemudian kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa selesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN.
"Dan saya meyakini Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," katanya. (*)
