Kemenag Kanwil Sumbar Imbau Para Pemilik Biro Umrah Urus Izin di Tingkat Provinsi

- Sabtu, 11 Juni 2022 | 01:58 WIB
 (Ist)
(Ist)

HALUAN PADANG - Bertepatan dengan periode ibadah haji, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat memfasilitasi ribuan umat muslim untuk menunaikan ibadah di tanah suci, Mekkah dan Madinah.

Selain melalui kementerian, jamaah haji juga bisa memanfaatkan Badan Perusahaan Wisata (BPW) setiap tahunnya untuk urusan haji khusus maupun umrah.

Terkait hal tersebut, Sub koordinator Umrah dan Haji Khusus Kemenag Sumbar Ulil Amri menyampaikan, ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh BPW sebelum mendapatkan izin dalam menjalankan usaha layanan haji dan umrah.

Baca Juga: Tertib Berlalu Lintas, Polda Sumbar Gelar Operasi Patuh Singgalang 2022, Catat Tanggalnya!

"BPW yang dibolehkan menjalankan layanan haji dan umrah adalah yang tercatat sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Proses menuju PPIU diurus di Kementerian," ungkap Ulil Azmi ketika ditemui Haluan di Asrama Haji Embarkasi Padang, Jumat, 10 Juni 2022.

Ketentuan itu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019. "Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus," begitu bunyi Pasal 1 ayat 11.

Ulil Azmi melanjutkan, terdapat perubahan peraturan sejak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 2020 silam.

"Sejak 2020 keluar UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Awalnya pengurusan izin PPIU dilakukan di Kementerian Agama jadi berpindah ke Kementerian Investasi," terangnya.

Baca Juga: Klaim Bawa Aspirasi Masyarakat ke KPK, Dodi Hendra Diduga Langgar Kode Etik

Pendaftaran BPW menjadi PPIU di tingkat pusat dilakukan secara Online Single Submission (OSS). Apabila berkas-berkas terpenuhi, Kementerian Investasi akan mengeluarkan izin untuk menjadi PPIU.

Halaman:

Editor: Tio Furqan

Tags

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X