DPRD Sumbar Koordinasi Dengan OPD Untuk Penanggulangan Wabah PMK Jelang Idul Adha

- Jumat, 10 Juni 2022 | 15:01 WIB
Komisi II DPRD laksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk menangani wabah PMK sebelum Hari Raya Idul Adha 1443 H (Viola Rahma Hafifah)
Komisi II DPRD laksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk menangani wabah PMK sebelum Hari Raya Idul Adha 1443 H (Viola Rahma Hafifah)

HALUAN PADANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat lakukan hearing bersama OPD terkait untuk melakukan pembahasan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan-hewan ternak khususnya hewan sapi.

Diketahui, rapat yang dilakukan pada hari Kamis 9 Juni 2022 kemarin merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 lalu.

“Berkaitan dengan wabah penyakit PMK yang menyerang hewan ternak tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Komisi II dan OPD terkait untuk saling berkolaborasi untuk mengantisipasi terhadap hewan qurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443H yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 mendatang,” kata Muchlasin, Kamis 9 Juni 2022 di ruang Rapat Komisi II DPRD Sumbar.

Baca Juga: Terkait Kasus Skimming Bank Nagari, Legislator DPRD Sumbar Minta Perbaiki Security Sistem dan Manajemen SDM

Kemudian Muchlasin menambahkan, bahwa ketentuan hewan qurban juga telah dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor. 32 Tahun 2022 mengenai pencegahan peredaran PMK melalui perbatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain serta panduan dan hukum pelaksanaan ibadah queban.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Erinaldi mengatakan, bahwa sebanyak 2.032 sapi dengan 379 terkena PMK, dan yang sembuh mencapai 228 ekor.

Laporan sapi yang terkena wabah PMK itu, tersebar di 15 Kota/Kabupaten, 81 Kecamatan dan 164 Desa/Nagari dari berbagai provinsi.

Baca Juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

“Sampai saat sekarang ini, belum ada laporan sapi yang mati akibat wabah PMK. Namun, jikalau ada sapi yang masuk dari luar daerah Provinsi Sumatera Barat, maka harus dipotong dengan pengawasan dari petugas rumah potong,” katanya.

Halaman:

Editor: Ade Suhendra

Tags

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X