HALUAN PADANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, HM Nurnas menyebut bahwa progres proyek Nasional jalan layang atau jalan tol Padang - Pekanbaru berjalan layaknya seekor siput. Pasalnya, jalan Tol Padang-Pekanbaru telah terhambat selama 3,5 tahun lamanya.
Menurut HM Nurnas, kunci percepatan pembangunan jalan layang itu ada di tangan lembaga yang mengurus pengadaan lahan yakninya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"BPN harus berlari kencang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," tutur Anggota DPRD Sumbar yang duduk di Komisi IV, Nurnas kepada awak media, Sabtu 28 Mei 2022.
Kemudian, pihak lain seperti halnya Tim Percepatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus membantu dari segala hal agar jalan kerjanya BPN berjalan mulus, termasuk menghabisi mafia tanah yang masih bergentayangan. Lambatnya pembangunan tol selama ini antara lain karena mafia yang telah mengkorupsi pembebasan lahan.
Selain itu, petugas BPN pernah trauma karena kasus pembebasan lahan dibayar dua kali di Padang Pariaman.
"Kita memahami trauma itu. Tetapi sekarang, tidak ada alasan lagi! Sebab, semua harus dikebut. Jika tidak maka kondite BPN Sumbar akan rusak dan daerah ini akan dipermalukan secara nasional, sebab sudah 3,5 tahun pembebasan lahan jalan tol tidak beringsut," imbuh Nurnas.
Bahkan menurutnya, saat ini Pemprov Sumbar sudah sangat serius, terbukti dengan dibentuknya Tim Percepatan Pengadaan Lahan Jalan Tol.
"Lahan yang ada didukung oleh dokumen yang banyak, itu mesti di validasi oleh BPN. Jika petugas lapangan masih kurang, mestinya ditambah. Tolonglah Sumbar, biar kita sama-sama lega," tegasnya.
Dikatakannya memang, DPRD Sumbar tidak terlihat langsung. Namun, Dewan terus memberikan dorongan terus-menerus pada eksekutif agar proyek tol ini segera dituntaskan.
"Selama ini terkesan pemerintah Sumatera Barat yang lalai bahkan menghalangi. Nyatanya tidak demikian. Yang terjadi di lapangan ada trauma yang dialami petugas BPN dan kemudian jumlah petugas BPN yang kurang," ungkapnya.
"Saya melihat sekarang ada dorongan Pemprov pada BPN, maka kerjakan sesuai aturan yang ada. Jika tenaga kurang mesti ditambah, kalau ragu akan timbul masalah hukum maka gandeng aparat hukum," tambahnya.
Dengan dibentuk tim yang intens bergerak, maka percepatan akan lebih cepat, bisa 100 Km per jam, jangan 10 Km. “Saya imbau pada Tim Percepatan dan pada BPN. Tanpa itu, tim yang dibentuk gubernur akan tumpul. Kuncinya di BPN, makanya sekali lagi saya minta BPN jangan sampai kekurangan tenaga lapangan. Namanya saja percepatan,” kata Nurnas, politisi Partai Demokrat ini.
