Ditjen Pajak Lakukan Sosialisai PPh 21 ke DPRD Sumbar, Wakil Ketua DPRD: Hal ini Wajib Dipatuhi Anggota Dewan

- Selasa, 24 Mei 2022 | 18:05 WIB
Ditjen Pajak Lakukan Sosialisasi PPh 21 Kepada Anggota Dewan DPRD Sumbar
Ditjen Pajak Lakukan Sosialisasi PPh 21 Kepada Anggota Dewan DPRD Sumbar

HALUAN PADANG - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Wilayah Sumatera Barat Sosialisasikan PPh pasal 21 progresif pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin 23 Mei 2022.

Rapat ini dalam rangka memberi sosialisasi mengenai PPh Pasal 21 Progresif terhadap penghasilan pimpinan anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat. Irsyad Syafar mengatakan, jajaran pimpinan dan anggota dewan terbantu dengan adanya sosialsiasi tata pemotongan PPh 21 bagi penghasilan pimpinan dan anggota dewan.

Baca Juga: Sampaikan LHP BPK Tahun 2021, DPRD Solsel Bertandang ke DPRD Prov Sumbar

"Sosialisasi ini sangat bagus, karena ini memang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk anggota dewan bagian dari Wajib Pajak (WP). Melalui sosialisasi ini kita tahu harus berbuat apa dan harus apa dalam melaporkan pajak," imbuhnya di Gedung DPRD Sumbar.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar lainnya Asra Faber mengaku bahwa sosialisasi tata cara pemotongan PPh 21 setidaknya mempermudah pimpinan dan anggota dalam melaporkan besaran pajak yang akan berkontribusi bagi negara Indonesia.

"Makannya dengan adanya sosialisasi, kita bisa tahu apakah misalnya harus dibayarkan dengan APBD ataupun dengan pribadi. Jadi langkah melakukan sosialisasi ini sangat-sangat bagus untuk mencari solusi bagaimana langkah-langkah pembayaran itu," tutur Asra Faber.

Baca Juga: ILUNI UIN Imam Bonjol Padang Dikukuhkan, Supardi: Saya Yakin UIN Bisa Harumkan Sumbar ke Kancah Internasional

Diketahui, berdasarkan informasi DJP Kemenkeu terhadap sosialisasi tarif pajak bagi siapa saja Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penetapan pajak progresif dilatarbelakangi Pasal 17 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (perubahan terakhir UU 7/2021 HPP).

Halaman:

Editor: Muhammad Daffa De Benny Putra

Tags

Terkini

X