Terkait Polemik Sengketa Tanah Kaum Maboed, Fakhrizal : Pemerintah Pusat Harus turun untuk Menyelesaikan!

- Jumat, 13 Mei 2022 | 13:51 WIB
Mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol (Purn) Fakhrizal  (Foto/Tio Furqan)
Mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol (Purn) Fakhrizal (Foto/Tio Furqan)

HALUAN PADANG - Mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol (Purn) Fakhrizal angkat bicara terkait penanganan kasus tanah kaum Maboed yang menjadi Polemik ditengah masyarakat.

Dalam kasus ini, Fakhrizal meminta meminta pemerintah pusat untuk turun menyelesaikan kasus tersebut karena menurutnya ini akan menjadi preseden buruk terhadap daerah.

Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa kasus tanah kaum Maboed Mkw Lehar sebetulnya sudah tuntas penanganannya pada saat ia menjabat Kapolda Sumbar.

Hal ditandai dengan adanya beberapa dokumen dari Putusan Pengadilan dan BPN Kota Padang.

"Terakhir, sudah adanya dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Padang Elfidian tahun 2019 yang mengatakan tanah seluas 765 di 4 Kelurahan Kecamatan Koto Tangah adalah tanah adat kaum Maboed Mkw Lehar," katanya, Kamis, 13 Mei 2022.

Hal ini pun sudah di sampaikan kepada Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, Kajati Sumbar, Walikota Padang, semua instansi terkait dan ke pihak kaum Maboed sendiri.

Ia menyebut, BPN sendiri tidak sembarangan mengeluarkan dokumen, semuanya melalui proses dan mekanisme panjang dan bertahun-tahun. Mulai dari adanya putusan-putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum seperti beberapa kali pihak kaum Maboed digugat perdata dan hasilnya dimenangkan oleh kaum Maboed.

"Sudah terjawab dan tidak ada lagi pertanyaan apakah ini tanah negara atau tanah adat, karena Pemda tidak pernah menggugat kaum Maboed. Semua yang saya sampaikan ini ada dokumennya," katanya.

BPN Padang telah menyatakan tanah itu milik kaum Maboed. Namun, di atas tanah tersebut sudah banyak berdiri bangunan seperti rumah penduduk, kantor pemerintahan, yayasan hingga kampus. Dengan begitu, tidak mungkin dilakukan eksekusi karena bisa memicu konflik lebih besar.

"Saya carikan solusi yang terbaik dengan mengambil jalan tengah, bagaimana supaya hak kaum Maboed bisa diakomodir dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kasus ini tidak berkepanjangan, saya ambil kebijakan yaitu kesepakatan dengan kaum Maboed," tegasnya.

Halaman:

Editor: Tio Furqan

Terkini

X