Banggar DPRD Sumbar Soroti Kewenangan dan Tupoksi TPSM, Novrizon: Dasar Hukumnya Tidak Jelas!

- Kamis, 12 Mei 2022 | 13:22 WIB
Anggota Banggar DPRD Sumbar Soroti Kewenangan dan Tupoksi TPSM, Novrizon: Dasr Hukumnya Tidak Jelas!
Anggota Banggar DPRD Sumbar Soroti Kewenangan dan Tupoksi TPSM, Novrizon: Dasr Hukumnya Tidak Jelas!

HALUAN PADANG - Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemerintah Provinsi (Pemprov). 

Unsur tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov. 

Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat saat rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 bersama TAPD Pemprov Sumbar, Selasa 10 Mei 2022 lalu mengatakan Ketua Bappeda Sumbar, Medi Iswandi pernah menyatakan salah satu fungsi TPSM adalah membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengerjakan hal-hal teknis, tapi hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 

Baca Juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Reses Sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Ketiga

"Dasar hukumnya apa? Kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu Gubernur dalam hal-hal teknis, ini menjadi pertanyaan bagi kita," kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.

Menurutnya, melihat dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, TPSM hanya sebatas memberikan masukan kepada Gubernur, tidak bisa langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD dan disisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut Gubernur. 

"Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana? Apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur?," katanya.

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja, DPRD Sumbar Bandingkan Proses Sidang Banmus dengan DPRD Riau

Kemudian, iaberharap dengan adanya keberadaan TPSM harus memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. 

Halaman:

Editor: Ade Suhendra

Tags

Terkini

X