Danau Singkarak Belum Ada Sempadan yang Sah, Pemerintah Akui Kesulitan Tentukan Pelanggaran

- Kamis, 17 Maret 2022 | 16:57 WIB
Tim dari KPK, Kementerian ATR BPN, PUPR, Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok saat melihat lokasi yang diangap melanggar di Danau Singkarak, Kabupaten Solok pada Rabu (16/3). Namu, ditemukan fakta baru, bahwa danau tersebut belum mempunyai sempada yang sah, sehingga tim kesulitan menentukan pelanggaran. (sempadan danau singkarak )
Tim dari KPK, Kementerian ATR BPN, PUPR, Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok saat melihat lokasi yang diangap melanggar di Danau Singkarak, Kabupaten Solok pada Rabu (16/3). Namu, ditemukan fakta baru, bahwa danau tersebut belum mempunyai sempada yang sah, sehingga tim kesulitan menentukan pelanggaran. (sempadan danau singkarak )

HALUAN PADANG--Ditemukannya fakta baru terkait penataan Danau Singkarak yang belum mempunyai sempadan (batas pantai) berdampak dengan munculnya masalah baru. Sempadan yang menjadi titik penentu penggunaan ruang dan pelanggaran membuat pemerintah kesulitan.

Direktur Penertiban Penataan Ruang Kementerian ATR BPN Ariodilah Virgantara bersama tim dari KPK, Kementerian PUPR, Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok saat mengunjungi Danau Singkarak pada Rabu (16/3) mengatakan, semua kegiatan pemanfaatan ruang danau seharusnya ada aturannya. Namun ia mengakui, pihak dari Balai Wilayah Sungai (BWS) belum mengeluarkan rekomendasi yang jelas terkait sepadan tersebut.

“Hanya saja BWS ini dalam rangka pengeluaran rekomendasi teknis, berkenaan pemanfaatan ruang sepanjang danau ini masih belum mengeluarkan standar yang pasti, angka yang pasti. Berapa meter yang boleh dimanfatkan untuk mengamankan fungsi sempadan ini,”ungkap Ariodilah.

Disampaikannya, hal ini membuat pemerintah daerah ragu dan belum bisa menentukan atau memproses pemanfaatan ruang sempadan.

“Itu yang terjadi sehingga dalam hal ini pemerintah daerah menjadi timbul keragu-raguan dan tidak bisa memproses lebih lanjut izin -zin yang berkenaan dengan pemanfatan ruang sempadan-sempadan,”kata Ariodilah.

Bahkan pihaknya sendiri (Kementerian ATR BPN) mengakui mengalami kesulitan dalam menentukan pelanggaran di danau tersebut.

“Dalam hal ini kami juga agak sulit menetukan apakah ini pelanggaran atau tidak karena masih abu abu. Karena belum ada angka yang jelas,”ucapnya.

Sebelumnya, Nora dari Unit Pengairan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera mengakui, pihaknya selaku instansi yang bertugas mengelola sempadan belum bisa menentukan sempadan yang tepat di Danau Singkarak.

Ia menyampaikan, belum menetapkan sempadan di danau karena pada tahun 2022 baru akan memulai kajian.

Halaman:

Editor: Bhenz Maharajo

Tags

Terkini

Supardi : Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Selasa, 6 September 2022 | 23:55 WIB
X