17 Fakta Mengerikan Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Ada 3 Dugaan Tindak Pidana

- Senin, 31 Januari 2022 | 18:54 WIB
Beda dari yang Lain, Pengakuan eks Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat Bikin Terkejut! ((Dok. Polda Sulsel via suara.com))
Beda dari yang Lain, Pengakuan eks Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat Bikin Terkejut! ((Dok. Polda Sulsel via suara.com))

HALUAN PADANG - Tertangkapnya Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK menguak fakta kelam lainnya.

Bupati Langkat non aktif, yang juga politisi Partai Golkar tersebut ternyata juga mempunyai kerangkeng atau penjara di dalam rumahnya.

Diketahui sejumlah orang juga dikurung di dalam kerangkeng tersebut. Migrant Care pun melaporkan temuan tersebut kepada Komnas HAM untuk ditindak lanjuti.

Baca Juga: Kasus Omicron Melonjak, Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa - Bali

Hari ini, 31 Januari 2022, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menerjunkan tim untuk memeriksa kerangkeng tersebut menemukan sejumlah fakta.

Dilansir dari Suara, berikut kami rangkum sejumlah fakta yang terungkap oleh LPSK usai melakukan pemeriksaan:

  1. Tidak sepenuhnya diisi oleh pengguna narkoba seperti yang dikatakan oleh Terbit Rencana Perangin Angin yang mengklaim kerangkeng tersebut sebagai tempat rehabilitasi.
  2. Penghuni kerangkeng juga ada yang berasal dari luar Langkat seperti Karo dan Kota Medan.
  3. Tidak ada aktivitas rehabilitasi seperti yang diklaim oleh Bupati Langkat non aktif tersebut.
  4. Kondisi ruangan kerangkeng yang tidak manusiawi
  5. Adanya pembatasan kunjungan kepada penghuni yang baru masuk dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan
  6. Penghuni tidak boleh membawa alat komunikasi, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar selama berada di kerangkeng.
  7. Adanya penerapan istilah khusus seperti di Lembaga Permasyarakatan.
  8. Kerangkeng selalu dalam keadaan terkunci.
  9. Penghuni juga dibatasi dalam kegiatan agama.
  10. Adanya dugaan penghuni kerangkeng diperkejakan tanpa upah di kebun sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin.
  11. Selain itu juga ada dugaan pungutan di dalam kerangkeng.
  12. Adanya batas waktu penahanan selama 1,5 tahun. 
  13. Namun, beberapa penghuni ada yang ditahan sampai 4 tahun.
  14. Adanya dugaan pembiaran terstruktur oleh beberapa pihak.
  15. Terdapat pernyataan tidak menuntut jika penghuni sakit atau meninggal dari pihak keluarga penghuni.
  16. Dugaan adanya korban meninggal tidak wajar di dalam kerangkeng tersebut.
  17. Ada dokumen yang menyatakan adanya kerangkeng ketiga.

Baca Juga: Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Kena PHK akan Diberikan Bantuan, Berikut Penjelasannya!

Atas temuan LPSK tersebut setidaknya ada tiga dugaan tindak pidana yang dilakukan Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

Pertama tindak pidana penyekapan, kedua tindak pidana perdagangan orang dan ketiga tindak pidana membangun panti rehabilitasi ilegal.

Halaman:

Editor: Emen HLN

Sumber: Suara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X