HALUAN PADANG - Buron selama 19 tahun, Tim tangkap buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat berhasil menangkap eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pematang Siantar, Jhonson Tambunan.
Dilansir dari CNN Indonesia, Penangkapan dilakukan didasari putusan Kasasi Mahkamah Agung No.965 K/PID/2003 tertanggal 23 Desember 2004. Jhonson dinyatakan melakukan korupsi dan merugikan uang negara.
"Terpidana korupsi proyek bangunan dan revitalisasi Pasar Tojai Siantar Martoba tahun 1999 itu ditangkap di rumah kos nya di Jalan Sarimanah X Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Bandung, Jawa Barat tadi malam," kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut, Yos Arnold Tarigan, Kamis (26/1).
Pada 2004 lalu, Jhonson Tambunan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun karena terbukti bersalah dalam korupsi proyek bangunan dan revitalisasi Pasar Tojai Siantar Martoba dengan nilai proyek sebesar Rp451.159.500
"Terpidana telah menyalahgunakan kewenangannya atau jabatannya untuk menguntungkan orang lain dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen pada 31 Januari 2001 ke Pemko Pematang Siantar, padahal hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak, sehingga negara dirugikan Rp18.537.031," kata Arnold,
Sebenarnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusannya No. 111/Pid.B/2002/PN-PMS menjatuhkan putusan bebas terhadap terpidana Jhonson Tambunan pada 24 Maret 2003.
Baca Juga: Pemko Padang Kembali Tertibkan PKL di Pasar Raya, Kembalikan Fungsi Jalan
Kemudian JPU menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi pada 16 April 2003 kepada Mahkamah Agung.
MA lantas membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siantar dan menyatakan Jhonson Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasar 2 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Terpidana sudah ditetapkan sebagai buronan sejak tahun 2004 dan saat diamankan terpidana tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya, terpidana kita serahkan ke Kejari Pematangsiantar untuk diproses dan menjalani hukuman sesuai dengan putusan Mahkamah Agung," bebernya.(*)
