Diusulkan Bubar, Sultan Sebut MPR Wujud Sesungguhnya Lembaga Demokrasi Pancasila

- Sabtu, 22 Januari 2022 | 19:51 WIB
 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)

HALUAN PADANG- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) merupakan wujud sesungguhnya lembaga legislatif yang sesuai dengan definisi demokrasi Pancasila.

Hal ini disampaikan Sultan dalam rangka menyikapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang mengusulkan agar lembaga legislatif MPR RI dibubarkan.

"Karena membubarkan MPR RI sama dengan mengoreksi atau bahkan tidak mengakui keberadaan sila ke-4 Pancasila. MPR hanya perlu dikembalikan ke posisinya yang semula, bukan justru dibubarkan", tegas senator asal Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Sabtu (22/01).

Baca Juga: Dana TKDD Mengendap di Bank, Ketua DPD Imbau Pemprov Jatim Segera Lakukan Belanja Daerah 

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah merupakan sebuah kritik konstitusional yang sangat fundamental terhadap suasana ketatanegaraan Indonesia yang serba ambigu saat ini.

Sehingga sangat penting untuk diperhatikan dan dimaknai sebagai argumentasi politik negara yang konstruktif dan benar adanya.

"Sebagai tokoh nasional dan mantan Wakil Ketua DPR RI, saudara Fahri tentu memahami betul bahwa struktur ketatanegaraan kita yang sudah saatnya diperbaharui. Bukan tentang eksistensinya tapi lebih pada esensi kewenangan masing-masing lembaga legislatif yang ada", ungkapnya.

Selanjutnya, Sultan mendorong agar pemerintah dan Lembaga legislatif khususnya MPR/DPR RI untuk mengkaji usulan pembubaran MPR RI dan membuka ruang dan peluang untuk dilaksanakannya amandemen konstitusi.

Baca Juga: Beruang Madu Hantui Warga di Kabupaten Solok, Sering Muncul di Lembah Gumanti

"Saya selalu mengatakan bahwa, semua persoalan bangsa saat ini hanya akan efektif diselesaikan jika konstitusi UUD NRI 1945 dievaluasi secara menyeluruh. Khususnya pada pasal atau ketentuan yang mengatur tentang lembaga politik dan Sistem ketatanegaraan Indonesia", terangnya.

Halaman:

Editor: Nuraini

Tags

Terkini

X