Antisipasi Penimbunan Minyak Goreng Pasca Penetapan Satu Harga, Polri Bentuk Tim Pemantau Khusus

- Jumat, 21 Januari 2022 | 17:01 WIB
Awas! Terancam Denda Rp50 Miliar bagi Penimbun Minyak Goreng (Ilustrasi/PR)
Awas! Terancam Denda Rp50 Miliar bagi Penimbun Minyak Goreng (Ilustrasi/PR)

HALUAN PADANG- Pemerintah resmi menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga yakni Rp 14 ribu per liter sejak 19 Januari 2022.

Menyusul ketentuan tersebut, untuk mengantisipasi adanya pihak yang menyalahi aturan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membentuk tim monitoring di wilayah untuk mengawasi produksi hingga distribusi minyak goreng satu harga, khususnya kemasan premium.

Selain membentuk tim pemantau untuk melakukan pengawasan proses produksi dan distribusi minyak goreng, pihak yang melakukan penimbunan minyak goreng kemasan premium akan ditindak tegas.

Baca Juga: Panic Buying Minyak Goreng Terjadi di Sejumlah Minimarket, Netizen: Coba Deh Biasa Aja

“Tim lakukan monitoring kegiatan produksi, distribusi dan penjualan minyak goreeng. Kami akan melakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Kamis (20/1) dikutip situs resmi Humas Polri.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan aturan pembatasan pembelian minyak goreng maksimal dua liter.

Baca Juga: Pakar Keselataman Berkendara Angkat Bicara Soal Kecelakaan Beruntun di Balikpapan Hari Ini

“Berkoordinasi dengan Kemendag RI dan Dinas Perdagangan Provinsi, Kota, Kabupaten untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan atau teknis penjualan minyak goreng satu harga dibatasi dua liter setiap pembelian, guna antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan terdapat aturan yang mengatur tindakan tegas bagi pelaku penimbun. Hal itu sesuai pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang penimbunan dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp 50 miliar.(*)

Halaman:

Editor: Emen HLN

Tags

Terkini

X