BAP DPD RI Lakukan Mediasi Penyelesaian Kasus Pembayaran Hak Eks Karyawan Merpati

- Rabu, 19 Januari 2022 | 14:42 WIB
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)

HALUAN PADANG- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tindak lanjut permasalahan pembayaran pesangon PHK dan dana pensiun eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Rabu (19/1).

Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI mendorong adanya penyelesaian permasalahan pembayaran tersebut oleh Kementerian BUMN dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

“BAP DPD RI merekomendasikan kepada PT PPA selaku penerima kuasa dari Kementerian BUMN untuk melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan Paguyuban Pegawai Eks Merpati, semua perwakilan yang terkait dengan permasalahan tersebut, serta manajemen PT MNA dalam rangka percepatan penanganan pembayaran hak-hak eks karyawan PT MNA paling lambat satu bulan setelah RDP hari ini,” ucap Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno.

Baca Juga: RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Ini Tanggapan Menteri PPPA

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaa Aset (PT PPA) Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan bahwa saat ini PT MNA memiliki aset setotal Rp 640 miliar sedangkan kewajiban hutang yang dimiliki senilai Rp 10,9 triliun.

Dirinya pun mengusulkan, ketika PT MNA dipailitkan, aset yang dimiliki akan dijual dan dibagikan kepada setiap kreditur yang ada, termasuk eks karyawan PT MNA.

“Bisa ga kita berbagi. Kalau berbagi, yang penting ada solusi yang bisa diterima semua pihak. Tentunya harus ada dukungan dari berbagai macam stakeholder, termasuk BPK karena terkait dengan proses audit,” ucapnya.

Baca Juga: Sah !!! Pemerintah Bakal Hapus Tenaga Honorer Di tahun 2023

Sementara itu, perwakilan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati (PPEM) Ery Wardhana mengatakan bahwa sejak mereka di-PHK, terdapat hak pesangon dan pensiun yang belum dibayarkan sampai saat ini.

Ery menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.233 pegawai eks PT MNA yang belum memperoleh hak-haknya dengan total sekitar Rp 318,17 miliar.

Halaman:

Editor: Nuraini

Tags

Terkini

X