Sah !!! Pemerintah Bakal Hapus Tenaga Honorer Di tahun 2023

Haluan Padang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo bakal menerapkan pasal 8 PP No. 48/2005 tentang Pengangatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara tegas. Aturan tersebut menjelaskan pelarangan merekrut tenaga honorer.

Hal ini juga ditujukan untuk menutup kekhawatiran pemerintah atas perekrutan tenaga honorer yang tidak berkesudahan oleh instansi Pemerintah Daerah (Pemda).

Aturan ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga: Tahun 2022, Pemerintah Tiadakan Lowongan CPNS

Untuk menerapkan aturan ini, Pemerintah daerah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini.

Sedangkan kebutuhan penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.

“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini," kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

"Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” sambungnya.

Baca Juga: Depresi Tak Kunjung Lulus PPPK, Seorang Guru Honorer Nekat Bunuh Diri