Ketua DPRD Solok Dilaporkan Ke Polda Sumbar Terkait Dugaan Memalsukan Identitas Aset Daerah

- Jumat, 14 Januari 2022 | 17:25 WIB
Kuasa hukum Septrismen, Suharizal melaporkan ketua DPRD Solok, Dodi Hendra ke Polda Sumbar terkait Dugaan Pemalsuan Plat No Mobil Dinas Ketua DPRD Solok. (Ist)
Kuasa hukum Septrismen, Suharizal melaporkan ketua DPRD Solok, Dodi Hendra ke Polda Sumbar terkait Dugaan Pemalsuan Plat No Mobil Dinas Ketua DPRD Solok. (Ist)

Haluan Padang  - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Dodi Hendra dilaporkan ke Polda Sumatera Barat oleh salah seorang masyarakat bernama Septrismen, yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok

Septrimen, Anggota Komisi II Bidang Aset, DPRD Kabupaten Solok, melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, ke Polda Sumbar, Kamis, (13/1) siang. Laporan itu terkait dugaan penggunaan nomor kendaraan palsu yang digunakan kepada mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok

Kuasa hukum Septrismen, Suharizal mengatakan bahwa kliennya melaporkan hal ini, karena telah banyaknya laporan di masyarakat kepada kliennya. Sebagai anggota legislatif, yang bertugas penampung aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dirinya berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat, apalagi terkait dengan penggunaan keuangan daerah. 

"Benar, klien saya membuat pengaduan ke Polda atas tindakan Ketua DPRD yang menggunakan plat nomor polisi yang diduga palsu kepada kendaraan dinas resmi DPRD,  dimana beliau sebagai anggota DPRD yang terkait dengan bidangnya di Komisi II yakni pengawasan terhadap aset-aset daerah," jelas Suharizal. 

Dikatakannya, Septrismen melaporkan Ketua DPRD terkait dengan dugaan penggunaan nomor mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok. " Nomor resminya adalah BA 3 H, plat merah, namun diganti dengan BA 1032 DH," kata Suharizal. 

Lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 5 tahun 2012 dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 68 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). 

"Perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana pada pasal 280 Undang-undang Lalu-lintas nomor 22 tahun 2009 atau pasal 263 KUHP. Dumasnya di Ditreskrimum Polda Sumbar, Subdit II," ungkap Suharizal.

Ia menyampaikan, mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok adalah aset daerah, dan nomor polisi yang melekat pada mobil tersebut adalah BA 3 H, bukan BA 1032 DH. Perbuatan itu sudah sering diperingati, tetapi diabaikan saja. 

"Nomor polisi BA 1032 DH, tidak terdaftar, dipastikan bodong. Patut diduga saudara Dodi Hendra menyalahgunakan kewenangannya karena mobil tersebut adalah milik aset daerah, tetapi dia mempergunakan pelat yang diduga palsu," ungkap Suharizal.

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X