Ragam Masalah Sengketa Tanah Kaum Maboet Yang Dibeberkan Oleh Irjen Pol (Purn) Fakhrizal

- Minggu, 9 Januari 2022 | 22:15 WIB
Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Pol (Purn) Fakhrizal
Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Pol (Purn) Fakhrizal

Haluan Padang - Polemik tanah Kaum Maboet di Kota Padang hingga kini belum menemukan kejelasan. Persoalan yang telah berjalan selama 34 tahun ini masih terbilang buntu. Berbagai pihak saling klaim data dan menyatakan sah di mata hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam sengketa tanah seluas 765 hektar ini, banyak pihak yang terlibat. Ada keluarga Kaum Maboet yang sebelumnya diwakili oleh Mamak Kepala Waris (MKW) Lehar, yang mana Lehar meninggal dunia pada tahun 2020 silam dan digantikan oleh M. Yusuf. Kemudian Pemko Padang, Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Forum Nagari Tigo Sandiang yang mewakili masyarakat maupun badan usaha yang berada di 4 kelurahan diatas tanah sengketa.

Berbagai fenomena dan kejadian selama sengketa ini memanas, pihak kepolisian pun sudah menetapkan tersangka dari beberapa pihak. Di tahun 2017, sebanyak 5 pegawai BPN ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumbar karena tersandung kasus dugaan pemalsuan data negara terkait barang bukti kepemilikan tanah ahli waris Kaum Maboet. Kemudian di tahun 2020, pihak kaum Maboet yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Salah satunya MKW Lehar.

Selama tahun 2016-2019, sengketa ini berlangsung panas dan penuh amarah. Sampai adanya aksi pemblokiran jalan By Pass sebanyak dua kali, tepatnya di depan Rumah Sakit Siti Rahmah oleh masyarakat.

Irjen Pol (Purn) Fakhrizal yang menjabat sebagai Kapolda Sumbar saat sengketa ini memanas di tahun 2016-2019, membeberkan beragam masalah yang membuat sengketa tanah Kaum Maboet ini tidak kunjung selesai hingga saat ini.


“Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang penyidik dapatkan, masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dan diproses sesuai kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ungkap Fakhrizal, kepada Haluan Padang, Minggu (9/1/2022).

Disebutkannya, masalah yang terjadi dalam Sengketa Tanah Maboet ini tidak lain adanya dugaan penyimpangan dalam sita tahan pengadilan yang dalam hal ini adalah tanah sengketa Maboet. Tanah ini diduga diperjualbelikan dengan memakai alas hak tanah negara, padahal tanah tersebut bukan tanah negara.

Karena itulah saat masih menjabat Kapolda, ada 5 oknum pegawai BPN Padang yang ditetapkan sebagai tersangkan dalam kasus dugaan pemalsuan data negara terkait barang bukti kepemilikan tanah ahli waris Kaum Maboet dari 765 hektar menjadi 2 hektar.

Selain itu, banyak ditemukan di tanah tersebut yang belum bersertifikat serta adanya sertifikat yang tumpah tindih.
Termasuk juga ditemukan sertifikat tanah masyarakat dalam keadaan terblokir oleh karena dianggap masih dalam sengketa.

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Terkini

X