Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar: Sektor Pendidikan Harus Terbebas dari Intervensi Politik dan Bisnis

- Jumat, 7 Januari 2022 | 10:40 WIB
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak

HALUAN PADANG- Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak, meminta gubernur untuk memastikan sektor pendidikan terbebas dari intervensi politik dan bisnis.

"Khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, harus dipastikan tidak ada unsur bisnis, bagitupun promosi jabatan, jangan ada pengaruh politik," tegasnya yang dikutip dari laman resmi DPRD Sumbar, Jumat (7/1).

Ia mengatakan, jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap siswa yang sedang menempuh pendidikan.

"Secara keseluruhan hal tersebut harus berjalan di jalurnya masing-masing, sehingga tidak ada unsur yang diberatkan," sambungnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Deddy Corbuzier Cocok Jadi Menteri Sosial

Disisi lain, pihaknya menyorot belum diterapkann Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah yang mengamanatkan pembentukan kurikulum kearifan lokal dalam rangka penguatan nilai-nilai ABS-SBK dikalangan siswa SMA,SMK dan SLB.

“Karena itu, kita minta Gubernur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ucap Khairuddin.

Sementara itu, Evi Yandri Rajo Budiman yang juga Anggota Fraksi Gerindra menyampaikan, sejauh ini Fraksi Gerindra sangat objektif dalam melihat persoalan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Pemprov Sumbar.

“Sesuai tupoksi anggota DPRD dan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade, maka Fraksi Gerindra tidak segan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah secara objektif dan netral,” ungkap Evi Yandri

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, Gubernur Mahyeldi harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan.

"Karena bisa memperburuk posisi gubernur dan membuat jelek nama Sumbar di nasional," ujarnya.

Meskipun demikian, kata Hidayat, ada sejumlah kinerja gubernur yang pantas diberi apresiasi.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil mencapai pendapatan daerah 100,23 persen dan belanja daerah mencapai 91,74 persen," kata Hidayat.

Editor: Nuraini

Tags

Terkini

X