Dana Desa di Kaltara Capai Rp 1,9 Triliun Sejak 2018, Ini Catatan Senator Fernando Sinaga

- Rabu, 29 Desember 2021 | 08:26 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga / foto: Humas DPD RI
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga / foto: Humas DPD RI

HALUAN PADANG- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga memberikan beberapa catatan terhadap penyaluran Dana Desa di Kaltara.

“Dari data yang kami miliki, Dana Desa di Kaltara sejak tahun 2018 sebesar Rp 387,55 miliar, tahun 2019 Rp 463,26 miliar, tahun 2020 Rp 487,35 miliar, dan tahun 2021 ini sebesar 503,04 miliar," jelas Anggota DPD yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Lanjutnya, sehingga sejak 2018 Dana Desa di Kaltara yang tersalurkan mencapai Rp 1,9 triliun. Dengan jumlah sebesar itu,  melihat Dana Desa di Kaltara belum memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan fisik dan peningkatan kualitas hidup di desa–desa di Kaltara.

Karena itu, Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini memberikan dua catatan penting terhadap penggunaan Dana Desa di Kaltara.

Catatan pertama, lanjut Fernando, tata kelola Dana Desa di Kaltara masih butuh perbaikan, hal tersebut terlihat dari masih ada 7 persen warga desa di Kaltara yang hidup dibawah garis kemiskinan.

“Pemprov dan Pemkab harus tingkatkan lagi pembinaan dan pengawasan penyaluran Dana Desa agar tepat sasaran. Untuk benar–benar memastikan tepat sasaran, saya berharap Pemprov, Pemkab dan Pemdes memiliki kesamaan data akurat penerima Dana Desa”, ujarnya.

Fernando melanjutkan, catatan kedua yaitu soal pentingnya perangkat aparatur pemerintah desa memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan desa, terutama soal transparansi dan akuntabilitas.

“Pak Jokowi sudah peringatkan hati–hati mengelola Dana Desa. Saya sebagai Pimpinan di Komite I DPD RI meminta Kemendagri menindaklanjuti peringatan dari Presiden, yaitu perkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dibidang transparansi dan akuntabilitas anggaran”, ungkapnya.

Fernando menambahkan, dirinya juga meminta semua pihak di Kaltara termasuk Aparat Penegak Hukum untuk menindak tegas jika ada Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa yang terbukti melakukan korupsi Dana Desa.

"Aparat Penegak Hukum harus tegas, Pemkab juga jangan menutup-nutupi kasus korupsi dana desa yang dilakukan Kades dan Pemdes. Hal ini penting agar ada efek jera bagi Kades lainnya", tutup Fernando.

Halaman:

Editor: Nuraini

Tags

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X