Nofrizon mencotohkan proyek fisik di SMK 1 Bukittinggi, SMK 1 Baso, kemudian pengadaan mesin jahit serta pengadaan sapi.
Karena kondisi tersebut, OPD juga dinila jadi tidak serius dalam menyalurkan Pokok Pikiran anggota dewan. Muchlis Yusuf Abit pun meminta Gubernur untuk turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.
Ia mencontohkan proyek sapi di Dinas Peternakan yang bermasalah karena sapi yang diberikan kurus dan tidak sesuai jenis yang telah ditentukan.
“Anggaran untuk kelompok tani ada Rp270 juta dan kelompok diberi 12 ekor sapi yang besarnya sedikit lebih besar dari kambing, ini ada apa? ,” kata dia.
Baca Juga: Naik Tahun Depan, Berikut Rincian Tarif Listrik, Pajak, Gas Elpiji, serta Rokok di 2022
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar mengatakan bahwa ia telah mendengar masalah tersebut.
“Memang ada, itu kan bisa dievaluasi,” jelas Irsyad.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi sendiri mengatakan terbuka dan siap menerima laporan dari berbagai pihak kalau ada persoalan yang tidak beres di lingkungan OPD.
“Silahkan laporkan. Nanti kan bisa kita evaluasi,” kata dia.
Soal orang-orang ring 1 yang disebut para anggot dewan, Mahyeldi mengaku tidak tahu.
Artikel Terkait
Pengamat: Anggaran Rp800 Juta DPRD Padang Panjang untuk Gawai Harus Dipertanggungjawabkan pada Publik
Tiga Bulan Berlalu, Hak Angket Terkait Polemik Surat Gubernur "Mati Mesin" di DPRD Sumbar
Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, Dulu Pengusul, Kini Ogah Bicara Hak Angket Polemik Surat Gubernur
Akademisi: Proses Hak Angket Harus Transparan, Agar Publik Percaya pada DPRD Sumbar
Hidayat: Bola Panas Kelanjutan Hak Angket Polemik Surat Gubernur ada di Tangan Pimpinan DPRD Sumbar
DPRD Sumbar Harus Tuntaskan Polemik Hak Angket Jika Masih Ingin Dipercaya Publik
Terkendala Kondisi Pendemi DPRD Sumbar Hanya Bisa Selesaikan Enam Ranperda dalam Setahun