Tiga Bulan Berlalu, Hak Angket Terkait Polemik Surat Gubernur "Mati Mesin" di DPRD Sumbar

- Selasa, 21 Desember 2021 | 19:18 WIB
Ilustrasi Hak Angket
Ilustrasi Hak Angket

HALUANPADANG.COM – Tiga bulan berlalu sejak diajukan, hak angket terkait polemik surat permintaan sumbangan yang bertandatangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah sampai saat ini tak jelas ujungnya. Mengendap. Tak ada perkembangan apa-apa. Bahkan, DPRD Sumbar seolah ogah-ogahan menuntaskan apa yang sudah dimulainya.

Padahal, pengusulan hak angket ini menimbulkan keriuhan di tengah publik. Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar bahkan terpecah. Banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menolak pengajuan tersebut. Puncaknya pada 14 September lalu. Sebanyak 33 anggota DPRD Sumbar bersepakat untuk mengajukan angket.

Pengusul hak angket tersebut berasal dari tiga fraksi dan perwakilan dari partai politik di DPRD Sumbar. Yakninya, Fraksi Demokrat dengan 10 anggotanya, Fraksi Gerindra yang berisi 14 anggota, enam anggota dewan dari Fraksi PDIP-PKB.

Tiga anggota DPRD Sumbar lainnya yang ikut mengajukan berasal dari partai Nasdem. Wakil rakyat dari partai besutan Surya Paloh itu memilih untuk mengatasnamakan partai karena rekannya satu fraksi dari PPP enggan menjadi pengusul.

Baca Juga: Cara Menghindari Dimasukkan ke WhatsApp Group Tanpa Izin, Simak di Sini

Dokumen angket diserahkan langsung Ketua Fraksi Demokrat ketika itu, HM Nurnas kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Ada Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi ketika penyerahan tersebut. Namun, sejak penyerahan, tidak ada lagi perkembangan prosesnya. Dibiarkan saja terbengkalai. Sampai sekarang tidak pernah diparipurnakan.

Beberapa anggota DPRD Sumbar yang terlibat langsung dalam pengajuan hak angket, ironisnya menolak berkomentar terkait persoalan ini. Semua yang dihubungi Haluanpadang meminta pernyataannya tidak dikutip.

Sebut saja, Irwan Afriadi dari Fraksi Nasdem-PPP. Iwan yang didaulat sebagai juru bicara saat pengajuan hak angket, meminta wartawan Haluan Padang untuk tidak mengutip pernyataannya secara utuh. “Masih ada proses,” tutur Iwan, Selasa (21/12/2021) malam.

Hal yang sama juga disampaikan dua pentolan Fraksi Demokrat, HM Nurnas dan Ali Tanjung. HM Nurnas berkilah karena dia tidak lagi pimpinan fraksi, sementara Ali Tanjung mengaju sedang repot dan tidak punya waktu untuk wawancara.

Baca Juga: Omicron Telah Mengglobal, WHO: Rencana Liburan yang Dibatalkan Lebih Baik Daripada Hidup yang Dibatalkan

Halaman:

Editor: Redaksi Haluan Padang

Tags

Terkini

X