Minta Dirut Dicopot, Serikat Pekerja Pertamina akan Mogok Kerja

- Selasa, 21 Desember 2021 | 11:54 WIB
Ilustrasi Pekerja Pertamina (Prokal.co)
Ilustrasi Pekerja Pertamina (Prokal.co)

HALUAN PADANG - Federasi Serikat Pekerja Pertaminia Bersatu (FSPBB) akan mengadakan aksi mogok kerja dari Rabu (29/12/2021) sampai Jumat (7/1/2022).

Aksi tersebut berkaitan dengan belum dipenuhinya tuntutan pekerja yang tertulis dalam surat, yakni perihal permohonan pencopotan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan perihal disharmonisasi hubungan industrial PT. Pertamina (Persero).

Tuntutan pertama disampaikan kepada Menteri BUMN, sedangkan tuntutan kedua kepada Menteri Ketenagakerjaan. Kedua tuntutan disampaikan melalui surat tertanggal 10 Desember 2021.

"Mogok kerja ini akan diikuti oleh Pekerja PT. Pertamina Group anggota Serikat Pekerja Pertamina yang menjadi anggota FSPBB dan akan dilakukan di seluruh wilayah kerja PT Pertamina (Persero) holding dan subholding," tulis surat pemberitahuan mogok kerja.

Surat bertanggal 17 Desember 2021 tersebut diunggah di akun Instagram  @fspbb_pertamina, Senin (20/12), ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina dan Menteri Ketenagakerjaan.

Kemudian, alasan dari aksi mogok kerja tersebut yakni tidak tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di tubuh Pertamina antara pengusaha dengan pekerja yang diwakili oleh FSPPB.

FSPBB juga menilai tidak ada itikad baik dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hal tersebit menjadi alasan FSPBB mendesak untuk mencopot Direktur Utama dari jabatannya.

"Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai organisasi pekerja PT Pertamina (Persero) meminta Menteri BUMN dengan segala otoritasnya untuk mencopot Ibu Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero)," tulis Surat Permohonan Pencopotan Direktur Utama kepada Menteri BUMN, Jumat (10/12).

Namun, melalui suratnya FSPPB menyampaikan aksi mogok kerja dapat dihentikan sebelum jangka waktu yang ditetapkan apabila tuntutan telah dipenuhi atau apabila perusahaan bersedia melakukan perundingan dengan serikat pekerja.

Koordinator aksi tersebut yakni Presiden FSPBB Arie Gumilar dan Sekretaris Jendral FSPBB Sutrisno.

Menurut surat tersebut, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikatnya, sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 dan Pasal 140 ayat 1 dan 2.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X