Surat Edaran Gubernur Sumbar Soal Kekerasan Seksual Disambut Pesimis LSM, Optimis Di Lembaga Hukum

- Kamis, 2 Desember 2021 | 22:10 WIB

Haluan Padang - Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 463/572/PHPA/DP3AP2KB-2021 tentang Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak tertanggal 24 November 2021 mendapat tanggapan yang optimistis sekaligus pesimistis.

Direktur LSM Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti menilai, surat edaran dari Gubernur Sumatra Barat itu terkesan hanya sebagai formalitas.

Menurutnya, surat edaran tersebut tidak menunjuk secara spesifik instansi yang akan melaksanakan instruksi tersebut. 

"Dalam surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah se-Sumatra Barat tersebut, Pemprov mencantumkan sejumlah langkah  untuk melakukan percepatan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, namun belum ditunjuk secara jelas instansi mana yang bertanggung jawab penuh untuk melakukannya, " ungkapnya dalam wawancara dengan Harian Haluan, Rabu (1/12).

Seharusnya, ia menambahkan, edaran yang dikeluarkan tersebut mengatur secara spesifik instansi mana yang harus menjalankan dan  langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. 

" Bukanya malah mengeluarkan edaran yang mengambang dan diperlukan kreatifitas kepala daerah dalam implementasi penerapannya," imbunnya.

Meri menambahkan, hal yang sangat mendesak saat ini adalah memastikan penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban beserta dengan penyediaan anggarannya.

" Kita tidak ingin dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual, ada yang terkendala anggaran, apalagi sekarang ini kita sedang di akhir tahun, kita harapkan tidak ada lagi alasan bahwasanya anggaran untuk rehabilitasi belum dapat dicairkan, " jelasnya.

Meri juga meminta kepada pemerintah daerah untuk benar-benar serius dalam proses pembentukan Satgas penjangkauan korban kekerasan seksual, 

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Terkini

X