Ditolak Masyarakat, Dishut Sumbar Pastikan Izin Koperasi Minyak Atsiri Mentawai Lengkap

- Kamis, 2 Desember 2021 | 21:56 WIB

Haluan Padang - Dinas Kehutanan Sumbar menanggapi soal tuntutan 150 masyarakat Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kepulauan Mentawai untuk membatalkan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) untuk Koperasi Minyak Atsiri.

Untuk diketahui, 150 masyarakat Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melayangkan surat yang ditandatangani pada 30 Oktober 2021 untuk Dinas Kehutanan Sumbar.

Berdasarkan surat itu, permintaan masyarakat untuk membatalkan PKKNK bagi Koperasi Minyak Atsiri muncul karena aktivitas koperasi tersebut telah menimbulkan konflik antara sesama masyarakat dan masyarakat adat karena tidak terbukanya sosialisasi dari koperasi.

Baca Juga: Koperasi Minyak Atsiri Dapat Penolakan Masyarakat Desa Silabu Mentawai

Selain itu, 150 masyarakat mengaku tidak pernah menyerahkan dan menandatangani surat yang menyatakan bahwa rencana perkebunan Atsiri oleh Koperasi Minyak Atsiri telah bebas dari konflik.

150 masyarakat juga menduga adanya penyalahgunaan identitas (KTP) masyarakat Desa Silabu dan disalahgunakan untuk menjadi persyaratan terbitnya PKKNK untuk koperasi tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi melalui sambungan telepon dengan Haluan Padang pada Kamis (2/12) menanggapi hal tersebut.  Menurutnya, PKKNK atau izin pemanfaatan kayu adalah akibat atau dampak dari pembangunan non kehutanan.

“Jadi ada izin perkebunan di situ. Izin Usaha Perkebunan. Yang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah Kabupaten. Kemudian mereka sudah punya izin lingkungan juga, dan sebagainya. Izin dari daerah setempat lengkap,” imbuhnya.

Baca Juga: Masyarakat Mentawai Tolak Aktivitas Koperasi Minyak Atsiri, Ini Isi Tuntutannya

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Terkini

X