Forum Mahasiswa Mentawai Klaim Aktivitas Koperasi Minyak Atsiri Memecah Kerukunan Masyarakat Desa Silabu

- Kamis, 2 Desember 2021 | 20:57 WIB
Ketua Formma, Heronimus Eko Zebua (kiri) saat menyampaikan konferensi pers terkait penolakan aktivitas koperasi Minyak Atsiri di Desa Solabu, Pagai Utara, Kepulauan Mentawai, Rabu (1/12/2021). (Foto : Daffa Benny/haluanpadang.com)
Ketua Formma, Heronimus Eko Zebua (kiri) saat menyampaikan konferensi pers terkait penolakan aktivitas koperasi Minyak Atsiri di Desa Solabu, Pagai Utara, Kepulauan Mentawai, Rabu (1/12/2021). (Foto : Daffa Benny/haluanpadang.com)

 

Haluan Padang  – Aktivitas koperasi Minyak Atsiri di Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat penolakan dari masyarakat desa setempat. 

Penolakan tersebut tertuang dalam  “Surat Pernyataan Penolakan Penebangan/Pengolahan Kayu di Areal Wilayah Silabu Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai” yang ditandatangani oleh 150 warga Desa Silabu dan ditujukan untuk Kepala Dinas Kehutanan Sumbar.

Penolakan masyarakat tersebut mendapat dukungan dari Forum Mahasiswa Mentawai (Formma). Pasalnya, sejak beroperasinya koperasi tersebut, muncul perpecahan sesama masyarakat desa setempat.

“Beroperasinya Koperasi Minyak Atsiri di Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menimbulkan beberapa polemik,” ujar Heronimus Eko Zebua, Ketua Formma.

Untuk diketahui, beroperasinya koperasi tersebut didasarkan pada Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) untuk area perkebunan tanaman minyak atsiri pada areal penggunaan lain seluas 1500 Ha.

“Dalam kenyataannya pihak koperasi telah melakukan  land clearing untuk membuka lahan dan menanam serai wangi dimana diduga telah terjadi penyerobotan lahan pada suku yang tidak menyerahkan lahannya sehingga menimbulkan kegaduhan,” lanjut Eko.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada 150 warga Silabu yang menolak pembabatan hutan di desa Silabu dan sudah melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Aksi tersebut sudah dilakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari Ju’mat 26 November 2021, di mana DPRD menjanjikan untuk turun di desa Silabu yang  melakukan penolakan tersebut,” imbuhnya.

Halaman:

Editor: Hajravif Angga

Tags

Terkini

X