Pakar Hukum dan Tata Negara: UU Cipta Kerja Tidak Berlaku Lagi

- Minggu, 28 November 2021 | 17:52 WIB
Feri Amsari
Feri Amsari

“MK telah menyatakan, dalam UU Ciptaker terdapat masalah dalam perumusan Undang-undang, sehingga oleh MK UU Ciptaker dibatalkan dengan menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Yaitu pembatalan yang kemudian diundur waktunya selama dua tahun," jelasnya.

Menurutnya hal tersebut berarti pembatalan UU Ciptaker berlaku selama 2 tahun sejak pembacaan putusan. Karenanya ja mengingatkan agar putusan tersebut bisa dijalankan dengan benar oleh Pemerintah dan DPR.

Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (UU Ciptaker) tetap berlaku. Seperti dikutip dari cnn.com, menurut Airlangga UU Ciptaker masih berlaku secara konstisional meski UU tersebut tengah diperbaiki karena.

Sementara itu, Menkum HAM Yasona Laoly menilai, berdasarkan putusan MK, UU Ciptaker tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun.

Namun ia menggarisbawahi sampai perbaikan terhadap UU Ciptaker selesai, pemerintah tidak akan memakai undang-undang tersebut untuk menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis.

DPR sendiri telah menyatakan menghargai putusan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Seperti dikutip dari tempo.co, DPR juga mengatakan sangat terbuka untuk melakukan perbaikan hal-hal yang dianggap konstitusional sebagaimana diputuskan MK, meski tidak secara eksplisit menyebutkan apakah UU tersebut masih dapat diterapkan atau tidak.

Di lain pihak, karena putusan MK tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan pemerintah harus mengulang kembali proses pembuatan UU Ciptaker dari nol. KSPI juga menekankan, selama proses revisi dua tahun ini pemerintah tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas menggunakan UU Ciptaker.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, (25/11/2021), mengeluarkan putusan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan.

Sebagai infomasi, sebelumnya Pemerintah telah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksan Undang-undang Ciptaker pada Selasa, 16 Februari 2021. (*)

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

Bkkbn Audit Kasus Stunting di Pariaman

Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:21 WIB
X