Dipersoalkan Buruh, Berikut Hal yang Harus Kamu Tahu Soal UMP Karena Kamu Juga Buruh

- Jumat, 26 November 2021 | 20:14 WIB
Ilustrasi Demonstrasi Buruh (Tempo)
Ilustrasi Demonstrasi Buruh (Tempo)

 

HALUAN PADANG - Gelombang unjuk rasa terus terjadi setelah rata-rata kenaikan UMP 2022 ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%. Buruh menolak penetapan tersebut karena dianggap terlalu rendah. Buruh sendiri meminta kenaikan 10%.

Nah, apa itu UMP?

Dikutip dari tempo.co, UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. UMP merupakan standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada karyawan di suatu perusahaan.

Upah minimum ini memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman agar karyawan mendapatkan hak yang pantas atas pekerjaannya.
Masing-masing provinsi memiliki standarnya sendiri untuk pekerja yang bekerja di wilayah tersebut. UMP ini akan ditentukan oleh pemerintah kota atau daerah di seluruh provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Biasanya, perbedaan UMP di tiap daerah disebabkan karena persebaran industry yang juga berbeda di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Sebut Kembalinya Rezim Upah Murah, KSPI Tolak Penetapan UMP 2022

UMP di suatu daerah ditetapkan dalam hitungan gaji per satu bulan. Untuk pekerja harian, upah minimun hariannya ditetapkan berdasarkan pada perhitungan dari UMP yang dibagi mejadi harian atau mingguan.

Penetapan UMP dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, yaitu selama 40 jam kerja per minggu. Ini ditetapkan berdasarkan UU No. 13 tahun 2013 Pasal 77 ayat 2 yang menjelaskan tentang jam kerja karyawan per harinya.

Penetapan UMP harus terlaksana sebagai wujud nyata dari terlaksananya UUD 1945, Pancasila, dan GBHN. Penetapan upah ini juga harus memperhatikan hasil pembangunan agar tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja karena setiap lapisan masyarakat umumnya memiliki kesempatan yang sama. Dengan begitu, upah minimum ini bisa dilakuak untuk pemerataan pendapatan.

UMP ini perlu diketahui oleh masyarakat, baik sebagai pekerja atau sebagai pemberi kerja.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

X