Diancam Pengusaha dengan UU Ketenagakerjaan, Buruh Gunakan Landasan Hukum Berbeda untuk Mogok Kerja Nasional

- Jumat, 26 November 2021 | 19:16 WIB
Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng (Ilustrasi Antara)
Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng (Ilustrasi Antara)

 

HALUAN PADANG – Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusahan Indonesia (APINDO) mewanti-wanti pekerja yang berniat mengukuti mogok kerja nasional menolak penetapan Upah Minimum Provinsi 2022 pada 6-8 Desember mendatang.

Direktur Apindo Research Institute, P. Agung Pambudi mengatakan bahwa perserta mogok kerja nasional 6-8 Desember mendatang bisa saja diberhentikan oleh perusahaan karena dianggap mengundurkan diri.  Sebabnya aksi tersebut dinilai tidak sah oleh Agung, karena dalam UU Ketenagakerjaan 2013 yang ada adalah mogok kerja yang disebabkan gagalnya perundingan antara pekerja dan pengusaha. Sementara mogok kerja nasional tidak termasuk kategori mogok kerja yang ada dalam UU tersebut.   

Pekerja yang ikut aksi mogok kerja nasional, lanjut Agung, akan dikualifikasikan sebagai mangkir dan bisa dianggap mengundurkan diri berdasarkan pasal 6 dalam Kepmenaker Nomor 323 Tahun 2003. Mogok kerja juga akan menjadi sah apabila memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diatur dalam pasal 140 UU No 13 tahun  tentang Ketenagakerjaan, yaitu memberitahukan alasan mogok secara tertulis kepada pengusaha sekurang-kurangnya 7 hari sebelum aksi.

Baca Juga: Dua Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional Tolak UMP 2022, Pengusaha: Tidak Sah, Peserta Aksi Bisa Dipecat

Aliansi buruh yang menggagas mogok kerja nasional 6-8 Desember mendatang, jauh hari telah menyiapkan dasar hukum sendiri sebagai legitimasi aksi.

Dalam konfrensi pers pada Senin (22/11) lalu,  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengingatkan pengusaha atau Apindo agar tidak menggunakan UU Ketenagakerjaan 2013 tersebut sebagai dalil untuk mencegah aksi.

Menurutnya, aksi mogok kerja nasional 6-8 Desember tersebut tidak memakai UU Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai untuk melegitimasi aksi mogok kerja nasional menolak penetapan UMP 2022 ialah UU 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Apindo sendiri merupakan pihak yang mendukung penetapan UMP 2022 dengan kenaikan upah rata-rata 1,09%. Penetapan tersebut dinilai Apindo sudah sesuai dengan aturan serta bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Apindo juga meminta buruh menyikapi penetapan UMP 2022 dengan bijaksana dan tidak membuat situasi memburuk.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

X