Dua Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional Tolak UMP 2022, Pengusaha: Tidak Sah, Peserta Aksi Bisa Dipecat

- Jumat, 26 November 2021 | 12:38 WIB
Ilustrasi unjuk rasa buruh menolak upah murah
Ilustrasi unjuk rasa buruh menolak upah murah

 

HALUAN PADANG - Dua juta buruh telah menyepakati rencana adakan aksi mogok kerja nasional 6-8 Desember mendatang. Aksi mogok nasional tersebut didukung 6 konfederasi dan 60 federasi di tingkat nasional dan serikat-serikat pekerja di tingkat regional.

Aksi mogok kerja nasional tersebut diadakan untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang hanya naik rata-rata 1,09%.

Baca Juga: Tolak Penetapan UMP 2022, Dua Juta Buruh Bakal Ikuti Aksi Mogok Nasional

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana aksi mogok kerja nasional tersebut dan memperingatkan bahwa aksi tersebut tidak sah serta bisa membuat buruh dipecat perusahaan karena dianggap mengundurkan diri.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamda mengatakan mogok kerja memang merupakan hak dari para pekerja serta bagian dari hak untuk menyatakan pendapat.

"Tapi kalau untuk sampai mogok, mogoknya itu mengganggu perusahaan saya rasa itu sudah tidak pas," kata Haryadi seperti dikutip dari detikFinance.com.

Ia menambahkan ada sejumlah regulasi yang mengatur mogok kerja. Jika mogok kerja tidak sesuai regulasi tersebut, maka dapat mengganggu perusahaan serta berdampak pada tenaga kerja sendiri.

Lagipula, seperti dikutip dari tempo.com, Haryadi menganggap ketentuan di Indonesia tidak mengenal mogok kerja nasional. Yang ada di Indonesia, menurutnya, cuma mogok kerja yang hanya dapat dilakukan di tingkat perusahaan. 

Baca Juga: Sebut Kembalinya Rezim Upah Murah, KSPI Tolak Penetapan UMP 2022

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

X