Dukung RUU TPKS dan Permendikbud 30/2021, JPP Bantah Bertujuan Dukung Legalisasi Zina

- Kamis, 25 November 2021 | 23:03 WIB
Jaringan Peduli Perempuan  dalam aksi damai Mengenang Duka Korban Kekerasan Seksual: Tuntaskan Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di depan Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (25/11) (Daffa Benny / Haluan Padang)
Jaringan Peduli Perempuan dalam aksi damai Mengenang Duka Korban Kekerasan Seksual: Tuntaskan Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di depan Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (25/11) (Daffa Benny / Haluan Padang)

HALUANPADANG.COM – Nurani Perempuan dan Jaringan Peduli Perempuan (JPP) mendesak disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan mendukung penerapan Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi damai Mengenang Duka Korban Kekerasan Seksual: Tuntaskan Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di depan Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (25/11). Aksi ini sendiri merupakan bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang digelar sejumlah organisasi dan individu di Padang.

“RUU TPKS, kami tidak lelah untuk menyuarakan karena merupakan perjuangan panjang  dari 2016 lalu. Hari ini kita dengar masih ada kendala sebelum pengesahannya, sehingga sampai hari ini RUU TPKS belum disahkan,” jelas Meri, Direktur Nurani Perempuan.

Dalam aksi tersebut ia mengaku pihaknya telah bertemu Lisda Hendrajoni, salah satu anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar, dan menyampaikan agar RUU TPKS segera disahkan.

Baca Juga: Darurat Kekerasan Seksual, Inilah Deretan Kasus Pencabulan di Padang dalam Sepekan

Selain itu, ia juga menyampaikan dukungan JPP terhadap Permendikbud No.30/2021. Menurut JPP, Permendikbud 30/2021 dibutuhkan untuk memudahkan penanganan korban kekerasan seksual di kampus.

“Karena banyak kekerasan seksual ditemui di kampus. Ketika kekerasan seksual terjadi di kampus, kami kesulitan dalam melakukan penanganan, terkendala karena belum ada pihak di kampus yang betul-betul bisa melakukan penanganan kepada korban,” jelasnya.

Namun Permendikbud 30/2021 tersebut ditolak oleh sebagian pihak karena dianggap akan melegalkan perzinaan. Menanggapi tudingan tersebut, ia menyampaikan bahwa anggapan tersebut berasal dari salah paham soal istilah persetujuan dalam peraturan tersebut.

“Menurut saya itu adalah persoalan dalam memahami bahasa. Tentunya dalam konteks kekerasan seksual, tentunya yang dibahas merupakan tindakan yang tidak atas persetujuan,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Artikel Terkait

Terkini

Komedian Minang Opetra Meninggal Dunia

Rabu, 1 Desember 2021 | 17:25 WIB
X