Mahkamah Konstitusi: UU Cipta Kerja Inkonstitusional

- Kamis, 25 November 2021 | 22:37 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi anggota Majelis Hakim MK Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang lanjutan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan DPR. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. (Aprillio Akbar)
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi anggota Majelis Hakim MK Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang lanjutan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan DPR. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. (Aprillio Akbar)

HALUAN PADANG - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, (25/11/2021), mengeluarkan putusan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi.

MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Sebelum diperbaiki UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan

Meski begitu, MK hanya meminta agar UU itu untuk segera direvisi. Pihaknya memberikan tenggat waktu revisi selama dua tahun  sejak putusan dibacakan.

"Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen," tambah putusan itu.

Pembatalan UU Cipta Kerja merupakan salah satu tuntutan ribuan buruh yang turun ke jalan di berbagai wilayah di Indonesia hari ini, Kamis (25/11). Selain itu buruh juga menyatakan penolakan penetapan UMP 2020.

Baca Juga: Serangkaian Demonstrasi Berlangsung Hari Ini, Tuntutan Buruh: Tolak UMP 2022 dan Cabut UU Cipta Kerja

Di Jakarta, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkumpul di sekitar Mahkamah Agung saat putusan sidang gugatan.

Dalam konferensi pers pasca pembacaan putusan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut kalangan buruh mengapresiasi putusan MK tersebut.

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Sumber: CNBC Indonesia

Artikel Terkait

Terkini

Komedian Minang Opetra Meninggal Dunia

Rabu, 1 Desember 2021 | 17:25 WIB
X