Jaringan Peduli Perempuan Tuntut Pemprov Sumbar Segera Selesaikan Masalah Kekerasan Seksual

- Kamis, 25 November 2021 | 18:44 WIB
Aksi damai Jaringan Peduli Perempuan di depan Kantor Gubernur Sumbar (HALUAN PADANG | Daffa Benny)
Aksi damai Jaringan Peduli Perempuan di depan Kantor Gubernur Sumbar (HALUAN PADANG | Daffa Benny)

HALUAN PADANG - Jaringan Peduli Perempuan menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang marah terjadi di daerah itu dalam beberapa waktu terakhir.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam bentuk aksi damai yang digelar di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Kecamatan Padang Barat, Kamis (25/11) sore WIB.

Tuntutan itu disampaikan dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Salah satu penggerak aksi, LSM Nurani Perempuan menilai, saat ini angka kekerasan terhadap perempuan di Sumbar cukup tinggi, yakni sebanyak 90 kasus dari Januari hingga November 2021.

Dari catatan itu pula diketahui sekitar 48 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, 37 kasus korbannya usia anak dan 11 kasus dengan korban usia dewasa.

"Data ini menggambarkan bahwa anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Umumnya yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat korban," kata Direktur Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti pada Haluan Padang.

Ia menjelaskan, khusus Kota Padang, angka kekerasan seksual mencapai 19 kasus, sedangkan di bulan November tahun lalu ada 6 kasus. Bahkan, Pelaku dari kasus-kasus tersebut sebagiannya merupakan orang-orang terdekat korban.

"Tahun ini pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban ada 8 kasus, hal ini menggambarkan bahwa rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak, apa lagi lingkungan sosialnya," jelas dia.

Adapun tuntutan masa aksi damai ini kepada Pemerintah Provinsi Sumbar adalah menyediakan fasilitas Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual, menyediakan program pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, memastikan anak-anak korban kekerasan seksual tidak terputus hak pendidikannya.

Kemudian menyediakan program pendidikan seksualitas bagi anak, menyediakan program parenting secara reguler, memastikan tersedianya anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dan mendukung pengesahan RUU tindak Pidana Kekerasan Seksual.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

X