Serangkaian Demonstrasi Berlangsung Hari Ini, Tuntutan Buruh: Tolak UMP 2022 dan Cabut UU Cipta Kerja

- Kamis, 25 November 2021 | 15:43 WIB
Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng (Ilustrasi Antara)
Tolak Penetapan UMP 2022, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jateng (Ilustrasi Antara)

HALUAN PADANG – Unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini, Kamis (25/11). Dari Jakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Unjuk rasa tersebut diikuti ribuan buruh dari berbagai organisasi buruh. Selain menolak UMP, massa buruh juga menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja Oktober lalu.

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta. Massa buruh dari KSPSI Jawa Barat menggelar unjuk rasa menolak penetapan UMP Jabar 2022 di Gedung Sate, Bandung. Di Jawa Tengah, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menggelar unjuk rasa digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, ribuan buruh, salah satunya dari Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) turun aksi di Grahadi dan kantor gubernur.

Rangkaian demontrasi tersebut digelar untuk menolak penetapan UMP 2022 oleh Kemnaker dimana rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 dibanding UMP 2021.

Massa buruh di Jateng, mempersoalkan besaran UMP di Jateng yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, yaitu Rp. 1.813.011. "Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011 ", kata Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono seperti dikutip dari cnn.com. Sementara itu, Jazuli SH, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) yang berunjuk rasa di Jawa Timur mengatakan aksi dilakukan untuk menolak UMP yang dianggapnya tidak manusiawi.

Aksi-aksi di Jabar dan DKI juga diadakan untuk menolak penetapan UMP 2022 yang dinilai tidak adil. Selain itu massa buruh yang menggelar unjuk rasa di Gedung Sate juga menuntut agar gugatan yang dilayangkan serikat buruh yaitu agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menggelar unjuk rasa di Jakarta juga menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

Penetapan UMP 2022 sebelumnya juga telah ditolak oleh elemen buruh lainnya. Rabu (23/11) kemarin, massa buruh di Yogyakarta juga menggelar aksi menolak penetapan UMP 2020. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta Irsad Ade Irawan mengatakan, untuk hidup layak di daerah itu dibutuhkan penghasilan bulanan sebesar Rp 3 juta. Namun, UMP DIY 2022 sebesar Rp 1.840.000.

Unjuk rasa menolak penetapan UMP 2022 akan terus berlangsung hingga Desember mendatang. Seperti diberitakan Haluanpadang sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi buruh telah mengumumkan Aksi Mogok Nasional selama 3 hari berturut-turut dari tgl 6 sampai 8 Desember 2021. Aksi Mogok Nasional tersebut rencananya akan diikuti oleh setidaknya dua juta buruh dan berlangsung serentak di wilayah-wilayah di Indonesia. (*)

 

 

Halaman:

Editor: Randi Reimena

Sumber: Pikiran Rakyat

Artikel Terkait

Terkini

X