Terapkan Permendikbud, AMPU Minta Unand Libatkan Mahasiswa Ikut Tangani Kasus Kekerasan Seksual

- Rabu, 24 November 2021 | 17:21 WIB
Universitas Andalas (by: Istimewa)
Universitas Andalas (by: Istimewa)

HALUAN PADANG – Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) lakukan Audiensi Urgensi Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Seksual (KS) di Lingkungan Kampus.

Audiensi tersebut menuntut kampus segera terapkan Permendikbud No. 30/2021 dan pembentukan satuan tugas yang libatkan mahasiwa dalam menangani kasus KS.

Keterangan tersebut didapat dari rilis pers yang diunggah akun Instagram @ukmphp_unand pada Rabu (24/11).

Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Unand sendiri merupakan bagian dari AMPU, bersama dengan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (LAMPK FHUA), Negara Mahasiswa (NM) FHUA, NM Fakultas Ilmu Budaya Unand, dan NM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand.

Baca Juga: Sumbar Darurat Kekerasan Seksual

"Aliansi Mahasiswa Peduli Unand melakukan audiensi dengan pihak rektorat Universitas Andalas yang diterima langsung oleh Kabag Kemahhasiswaasn Drs. Yusdia, SH. MM dalam rangka audiensi Urgensi Perlindugan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus," tulis mereka di unggahan tersebut.

Latar belakang diadakannya audiensi tersebut yakni karena semakin banyaknya kasus kekerasan seksual, termasuk di lingkungan kampus.

"Pun dengan menanggapi hadirnya Permendikbud ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi," lanjut rilis tersebut.

Tuntutan dari AMPU sendiri mencakup antara lain yang pertama mendorong Unand untuk menerapkan secara konkrit dan konsisten Permendikbud No. 30/2021 dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui Peraturan Rektor.

Kedua, mendorong Unand untuk melaksanakan setiap kewajiban perguruan tinggi yang terdapat di dalam Permendikbud No. 30/2021 untuk melakukan penanganan kekerasan seksual melalui mekanisme pendampingan, perlindungan, pengenaaan sanksi administratif, dan pemulihan korban yang berorientasi korban.

Ketiga, mendorong Universitas Andalas untuk segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus.

Keempat, mendorong Universitas Andalas untuk menjamin keterwakilan mahasiswa di dalam Satuan Tufgas tersebut dan peran serta bagi lembaga, badan, dan organisasi mahasiswa se-Unand dalam mengawal pelaksanaan Permendikbud No.30/2021 dan Peraturan Rektor dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di unand.

Kelima, Mendorong Unand untuk meningkatkan keamanan di lingkungan kampus.

"Mendorong Unand untuk menjamin saksi dan korban dalam kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya," ulas tuntutan mereka di poin terakhir.

Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum Unand, Bayu Fadli Irmawan mengonfirmasi isi rilis pers tersebut ketika dihubungi Haluan padang via aplikasi Whatsapp pada Rabu (24/11).

"Kami mendesak agar satuan tugas segera dibentuk dan dalam satgas tersebut ada keterlibatan unsur mahasiswa untuk adanya wadah pelaporan kekerasan seksual bagi korban. Selanjutnya setelah ada pelaporan, kampus harus menjamin keamanan pribadi saksi dan korban," pungkasnya.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X