HALUANPADANG.COM- Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai membebani anggaran negara dan diprediksi membengkakkan utang Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Bukhori Yusuf.
Selain pembanguanan sepur cepat, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan juga dikritisi oleh Bukhori Yusuf.
Menurutnya, Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Selama pandemi merupakan langkah pemborosan dan bukan prioritas yang dibutuhkan rakyat.
"Alih-alih menyerap investasi dan tenaga kerja yang maksimal, sejumlah proyek justru menjadi beban bagi anggaran negara," ujarnya dalam siaran pers menanggapi dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Senin (25/10).
Sebelumnya, pada 2016 silam, Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN, "Namun demikian pada 2021, malah mengizinkan penggunaan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)," katanya yang dikutip dari laman resmi dpr.go.id.
"Selain itu, walaupun alokasi APBN bagi pembangunan IKN hanya 19,2 persen dari total biaya keseluruhan yang mencapai Rp466,9 triliun, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran negara tidak lagi terkuras?" ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Ia meminta pemerintah mengerem pembangunan infrastruktur yang bukan prioritas, tidak produktif, apalagi yang dibiayai oleh utang.
"Jangan sampai bangsa kita tergadai akibat jerat utang yang kontraproduktif, saya meminta agar sejumlah megaproyek yang tidak prioritas bagi rakyat dibatalkan saja hingga kondisi fiskal kita membaik," harapnya.
