Bikin Bengkak Birokrasi! 489 Jabatan di Pemprov Sumbar Bakal Dihapus Hingga Akhir Tahun

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 19:01 WIB
Kantor Gubernur Sumbar
Kantor Gubernur Sumbar

HALUAN PADANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) akan menghapus 489 jabatan dalam struktur organisasi. Hal itu dilakukan untuk penyederhanaan birokrasi di pemerintahan.

Penyederhanaan ini diungkapkan oleh Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Fitriati M. Ia mengatakan, jumlah ini sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Penyederhanaan birokrasi yang diusulkan 1.599 jabatan di 52 struktur organisasi. Kemudian Kemendagri hanya menyetujui sebanyak 489 jabatan di Pemprov untuk disederhanakan atau dihapus," katanya, Sabtu (16/10).

Ia mengungkapkan, penghapusan jabatan itu berasal dari ketetapan pemerintah pusat yang kemudian dikaji oleh Pemprov Sumbar.

"Pemprov Sumbar mengusulkan jabatan-jabatan yang disetarakan. Usulan awalnya lebih banyak dari itu," sebut dia.

Di sisi lain, sebut dia, dampak dari kebijakan penyederhanaan struktur organisasi ini, akan ada penyetaraan jabatan, kepada setiap pegawai yang sebelumnya memiliki jabatan lebih tinggi.

"Jabatan yang terkena penyetaraan, sebagian besar eselon 4 yang akan disetarakan menjadi pejabat fungsional. Misalnya sekarang jabatannya ‘Kepala Seksi (Kasi),’ maka jabatan kasi itu dihapus dan ASN yang menjabat disetarakan menjadi pejabat fungsional sesuai dengan jabatannya itu," jelasnya.

Proses penyetaraan ini ditargetkan selesai hingga 31 Desember 2021, sesuai arahan pemerintah pusat.

"Sekarang juga disiapkan peraturan Gubernur (Pergub) terkait aturan baru ini. Sebenarnya itu lebih yang diusulkan, cuman itu yang disetujui dan disarankan, sekarang jabatannya lebih banyak yang fungsional jadinya," imbuhnya.

Terkait penyederhanaan jabatan dijelaskan dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar, tanggal 10 September 2021.

Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kemendagri Akmal Malik itu untuk menjawab surat Gubernur Sumbar yang disampaikan pada 28 Juni 2021 sebelumnya.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

X