Digitalisasi Data, Sumbar Bakal Terapkan Single Identity Number, Apa Itu?

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:50 WIB
Istimewa
Istimewa

HALUAN PADANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat jajaki penerapan single identity number bagi data kependudukan di Sumbar. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan era digitalisasi data,

Single identity number merupakan salah satu inovasi jitu sebagai dasar dari penentuan kebijakan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Single identity number ini nantinya akan dimanfaatkan dalam berbagai urusan pelayanan publik dengan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya.

Dalam penerapan Single Identity Number perlu persepsi antara pemerintah dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk pemanfaatan data kependudukan.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menilai, sistem ini merupakan basis bagi penentuan kebijakan serta pelayanan pemerintah terhadap publik. Data yang akurat dan terpadu pun akan menjadi support dalam mewujudkan pembangunan Sumbar Madani.

"Dukungan data akurat akan memudahkan evaluasi program pemerintah secara akuntabel, sehingga kebijakan dan pelayanan publik terus mengalami peningkatan," katanya.

Audy menjelaskan, sebagai langkah awal ia mendorong Disdukcapil di seluruh kabupaten dan kota untuk meningkatkan capaian rekam data kependudukan hingga 100%.

"Saat ini dari 3.956.525 jiwa penduduk wajib KTP di Sumbar, masih ada 2.58% penduduk yang belum melakukan perekaman KTP el. Ini menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan," Akunya.

Sejalan dengan itu, Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, Zuldan Arif Fakhrulloh mengatakan, kelak semua program pemerintah akan menggunakan NIK, mulai dari pengentasan kemiskinan, stunting, bantuan sosial, vaksin hingga hingga pengurusan izin usaha cukup menggunakan satu nomor identitas.

"Memasuk era integrasi data, basis kita adalah NIK. Dukcapil wajib mengintegrasikan semua nomor menjadi NIK," tegas Zuldan.

Menurutnya, tata pengelola pemerintahan sudah mulai fokus pada single identity number, dengan NIK sebagai kunci akses dalam verifikasi data. Ia juga meminta dukungan di tingkat iabupaten dan kota untuk mensupport single identity number ini.

"NIK adalah kunci akses dalam verifikasi data, kita juga lengkapi dengan teknologi face recognition,"

"Saya juga mohon dukungan kabupaten, kota dan Provinsi Sumatera Barat untuk melangkah memasuki era digital, kita akan mulai menghapus fotocopy, menggantinya dengan digital id," harapnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Sumbar, Besri Rahmat menyampaikan, penerapan sistem satu data akan dilakukan ke seluruh pelayanan publik.

Untuk itu, ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 19 dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. 10 diantaranya telah menggunakan Hak Akses Web Portal Kependudukan.

"Harapan kita kerjasama ini dapat segera dilakukan dengan seluruh OPD. Dengan begitu nantinya Semua OPD dapat menggunakan data Dukcapil utk program dan kinerja masing-masing," Ujar Rahmat.(*)

Editor: Erlangga Aditya

Tags

Terkini

Perantau Minang di Ternate Punya Pemakaman Khusus

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 16:28 WIB

Terpopuler

X