Melalui Surat Terbuka, Masyarakat Sipil Sumatera Barat Desak Jokowi Batalkan Pemberhentian 57 Pegawai KPK

- Kamis, 23 September 2021 | 12:30 WIB
Ilustrasi: Gedung KPK (Foto: PMJNEWS)
Ilustrasi: Gedung KPK (Foto: PMJNEWS)

HALUANPADANG.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) mengeluarkan sebuah Surat Terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait akan diberhentikannya 57 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu.

Dalam Surat Terbuka tanggal 23 September tersebut Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar meminta ketegasan Presiden Jokowi untuk melindungi 57 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden agar segera mengambil sikap tegas dan langkah nyata untuk melindungi 57 pegawai KPK tersebut dengan membatalkan keputusan pimpinan KPK yang memberhentikan mereka,” tulis KMSS dalam Surat Terbuka tersebut.

Baca Juga: Sedih! Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Dipecat Tanpa Pesangon

Desakan yang disuarakan oleh KMSS kepada Presiden dilatarbelakangi banyaknya temuan pelanggaran, mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, dan tindakan kesewenang-wenangan yang berujung tidak lolosnya 57 pegawai tersebut dalam TWK.

“Laporan Komnas HAM juga telah menguraikan 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.” Tulis KMSS dalam Surat tersebut.

Selain itu KMSS juga menganggap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam TWK melanggar ranah privat dan hal personal yang sangat sensitif seperti kepercayaan atau agama serta paham politik dan ideologi.

Baca Juga: Kabar Duka! 56 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Akan Dinonaktifkan Tanggal 30 September

Selain melanggar ranah privat, fatalnya lagi beberapa pertanyaan bahkan diduga mengandung pelecehan seksual secara verbal seperti “apakah punya pacar?”, “kalo dengan pacar ngapain saja?”, “kenapa tidak menikah?”, “masih memiliki hasrat seksual atau tidak?”, hingga “apa pandangan anda soal orientasi seksual LGBTI.”

Dalam Surat Terbukanya, KMSS mengeluarkan 4 desakan kepada Presiden Jokowi, yaitu:

1. Bapak Presiden agar membatalkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan;

2. Bapak Presiden supaya memastikan bahwa asesmen peralihan status pegawai menjadi ASN atau asesmen lainnya yang berhubungan dengan pekerja di instansi dan lembaga pemerintah berdasarkan pada kinerja, kemampuan, dan kompetensi (merit system) serta memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun;

3. Bapak Presiden agar tidak ragu menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut;

4. Bapak Presiden sungguh-sungguh memastikan adanya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM lainnya di seluruh lembaga pemerintah serta instansi-instansi lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Wah! Puluhan Laporan Dugaan Maling Uang Rakyat dari Sumbar Masuk ke KPK

Pemberhentian 57 orang pegawai KPK sendiri berawal dari proses alih status pegawai menjadi ASN. Dalam proses tersebut terdapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 57 pegawai tidak lolos termasuk Novel Baswedan.

KPK sendiri akan memberhentikan 57 pegawai yang tidak lolos TWK pada tanggal 30 September 2021 mendatang. KPK bahkan tidak memberikan pesangon kepada 57 orang pegawai tersebut.(*)

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat terdiri dari berbagai Organisasi, Lembaga dan Individu, sebagai berikut:

Organisasi/Lembaga:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang

2. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas 

3. BHAKTI Universitas Bung Hatta

4. PK Gebrak Universitas Negeri Padang

5. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sumatera Barat

6. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumatera Barat

7. Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)

8. BEM Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Andalas

9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

10. HWDI Sumatera Barat

11. Pelita Padang

12. Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAMPK) Universitas Andalas

13. Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan

14. DPD Gerkatin Sumatera Barat

15. UKM Pengenalan Hukum & Politik (PHP) Universitas Andalas

16. LuHaK FH Universitas Muhammadyah Sumatera Barat

17. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang

18. Asosiasi Pers Mahasiswa (ASPEM) Sumatera Barat

19. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat

20. Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumatera Barat

21. Perkumpulan Qbar

 

Individu

1. Ady Surya (Advokat)

2. Desriko Malayu Putra (Advokat)

3. Hendri Kharnova (Paralegal LBH Padang)

4. Hendriko Arizal (Dosen)

5. Al Iftikar (Paralegal LBH Padang)

6. Afrilni (Paralegal LBH Padang)

7. Wendra Yunaldi (Dosen, Advokat)

8. Ikhwan Syaputra Sigit (Pedagang)

9. Yopi Andriko (Paralegal LBH Padang)

10. Aldi Joni (Rakyat Kinali)

Halaman:

Editor: Emen HLN

Tags

Terkini

Bejat, Pria Di Agam Tega Cabuli Anak Kandung Sendiri

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:03 WIB
X