Melalui Surat Terbuka, Masyarakat Sipil Sumatera Barat Desak Jokowi Batalkan Pemberhentian 57 Pegawai KPK

- Kamis, 23 September 2021 | 12:30 WIB
Ilustrasi: Gedung KPK (Foto: PMJNEWS)
Ilustrasi: Gedung KPK (Foto: PMJNEWS)

Dalam Surat Terbukanya, KMSS mengeluarkan 4 desakan kepada Presiden Jokowi, yaitu:

1. Bapak Presiden agar membatalkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan;

2. Bapak Presiden supaya memastikan bahwa asesmen peralihan status pegawai menjadi ASN atau asesmen lainnya yang berhubungan dengan pekerja di instansi dan lembaga pemerintah berdasarkan pada kinerja, kemampuan, dan kompetensi (merit system) serta memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun;

3. Bapak Presiden agar tidak ragu menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut;

4. Bapak Presiden sungguh-sungguh memastikan adanya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM lainnya di seluruh lembaga pemerintah serta instansi-instansi lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Wah! Puluhan Laporan Dugaan Maling Uang Rakyat dari Sumbar Masuk ke KPK

Pemberhentian 57 orang pegawai KPK sendiri berawal dari proses alih status pegawai menjadi ASN. Dalam proses tersebut terdapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 57 pegawai tidak lolos termasuk Novel Baswedan.

KPK sendiri akan memberhentikan 57 pegawai yang tidak lolos TWK pada tanggal 30 September 2021 mendatang. KPK bahkan tidak memberikan pesangon kepada 57 orang pegawai tersebut.(*)

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat terdiri dari berbagai Organisasi, Lembaga dan Individu, sebagai berikut:

Organisasi/Lembaga:

Halaman:

Editor: Emen HLN

Tags

Terkini

Bejat, Pria Di Agam Tega Cabuli Anak Kandung Sendiri

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:03 WIB
X