INFOGRAFIS: Tujuh Fakta Tentang Haswandi, Hakim Agung Urang Awak yang Sering Pegang Kasus Kakap

- Kamis, 23 September 2021 | 08:00 WIB
Karikatur dan Infografis Hakim Haswandi, urang awak yang ditunjuk menjadi hakim agung pada Mahkamah Konstitusi/Kevin-Budi
Karikatur dan Infografis Hakim Haswandi, urang awak yang ditunjuk menjadi hakim agung pada Mahkamah Konstitusi/Kevin-Budi

Namun, Haswandi tidak ikut menjatuhkan vonis terhadap Susno karena sebelum persidangan selesai, ia dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Batam.

  1. Pernah Dilaporken ke Komisi Yudisial

Hakim Haswandi juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung karena pernah mengabulkan peninjauan kembali di atas peninjauan kembali yang diajukan PT Geo Dipa Energi. Ketika itu, Haswandi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Haswandi menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan lawan BGE yakni PT Geo Dipa Energi (GDE) pada 3 Desember 2014 terkait perkara pembatalan pembatalan kontrak pembangunan lima unit pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Dieng-Patuha, Jawa Tengah senilai US$ 488,88 juta.

Baca Juga: Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Maling Uang Rakyat, Kali Ini Kasus Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya

BGE menilai keputusan Haswandi menerima gugatan PK sebagai pelanggaran hukum. Sebab hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Kuasa hukum BGE Bambang Siswanto mengatakan, PK yang dilakukan GDE merupakan gugatan PK di atas putusan PK yang sudah ada sebelumnya.

  1. Dituding Ketua KPK Melampau Kewenangan

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki pernah menuding hakim Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo telah melampaui kewenangannya.

 Putusan yang dikeluarkan Haswandi sebabai hakim tunggal disebut bertentangan dengan UU, dan memiliki implikasi luas buat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Putusan hakim praperadilan yang memerintahkan lembaga antirasuah ini untuk menghentikan penyidikan, telah bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Padahal, dalam Pasal 40 itu, KPK tidak boleh menghentikan penyidikan.

6. Punya Harta Rp3 Miliar Lebih

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Haswandi memiliki kekayaan sebesar Rp3.411.201.421 per 2020. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.707.178.600.

Halaman:

Editor: Bhenz Maharajo

Tags

Terkini

Bejat, Pria Di Agam Tega Cabuli Anak Kandung Sendiri

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:03 WIB
X