HALUAN PADANG - Ketua DPRD Sumbar Supardi, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) relawan Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM) angkatan pertama, Selasa (16/5).
Pada pembukaan yang berlangsung di Hotel Pusako Bukittinggi tersebut, Supardi menyorot sejumlah fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya tingginya tingkat stunting.
Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Menurut Supardi, dalam budaya Minangkabau nenek moyang telah mengajarkan, ketahanan pangan telah menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan.
Di mana struktur rumah gadang yang dilengkapi dengan rangkiang tempat menyimpan logistik makanan. Dengan hadirnya rangkiang ini tidak ada lagi kekurangan makanan, bahkan gizi terhadap anak.
“Jadi stunting hal yang tabu sebenarnya bagi masyarakat Minangkabau,” kata Supardi.
Baca Juga: Tetapkan Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2022, DPRD Sumbar Berikan Sejumlah Catatan
Dia menyayangkan, Sumbar menjadi salah satu provinsi yang angka stunting-nya tinggi. Bahkan Kabupaten Limapuluh Kota berada pada urutan ke 10 dari 19 Kabupaten/Kota ini juga harus menjadi perhatian bersama.
Menyikapi kondisi tingginya angka stunting di Sumbar, pada kesempatan itu Supardi mengajak PSM harus menjadi garda terdepan menjawab persoalan ini.
Kegiatan Bimtek relawan PSM dihadiri 100 orang peserta yang berasal dari 13 Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota.
Pada kesempatan yang sama Supardi juga membuka Kegiatan Pertemuan Pilar-Piliar Sosial angkatan pertama dengan peserta yang terdiri dari unsur kemasyarakatan seperti LSM, LKS hingga Karang Taruna. Jumlah peserta pada kegiatan ini juga 100 orang. Dua acara ini berlangsung dari 15 hingga 17 Mai.
Disisi lain Supardi juga menyorot persoalan kemiskinan dan pengangguran di 19 Kabupaten/Kota yang ada termasuk Limapuluh Kota dan Payakumbuh.
Pada tingkat provinsi yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lebih dari dua juta lima ratus penduduk, sementara jumlah penduduk secara keseluruhan pada kisaran lima juta, artinya separo masyarakat Sumbar miskin.
Artikel Terkait
KNPI Kota Padang Apresiasi Langkah Strategis Pemko Padang Melayani Masyarakat Melalui Aplikasi Padang KiniKo
Anggota DPRD Sumbar Syamsul Bahri Pertanyakan Realisasi Progul Gubernur Sumatera Barat
Halal Bihalal Keluarga Besar Batu Banyak Kabupaten Solok, Suwirpen Suib Ajak Perantau Ikut Serta Bangun Daerah
Tetapkan Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2022, DPRD Sumbar Berikan Sejumlah Catatan
DPRD Sumbar Tetapkan Ranperda Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan & Penanggulangan Bencana Jadi Perda