Inkonstitusional! Perludem: Pemerintah Jangan Angkat TNI/Polri Aktif Pj Kepala Derah

- Selasa, 10 Mei 2022 | 22:24 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

“MK telah menegaskan bahwa personel aktif TNI/Polri tidak dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati juga menyoroti kekosongan ratusan jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2023 sebagai  imbas dari UU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus dilakukan secara serentak pada 2024 mendatang.

Dia mengatakan, dikhawatirkan penunjukkan penjabat kepala daerah untuk bertahun-tahun oleh pemerintah pusat dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

“Di konstitusi kita disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, yang maknai kita pemilihan secara langsung. Ini (penjabat kepala daerah) kan pemilihan langsungnya tidak dilakukan,” ungkap Khoirunnisa. (*)

Halaman:

Editor: Dodi Caniago

Tags

Terkini

Moeldoko : Cukup, Akhiri Wacana Jokowi 3 Periode

Kamis, 7 April 2022 | 14:38 WIB
X