Anggota DPR RI Ini Bakal Didemo Loyalis Luhut, Gara-Gara Komentar Jokowi 3 Periode

Haluan Padang - Setelah arus penolakan Jokowi 3 Periode begitu kencang dari kalangan mahasiswa, Anggota DPR RI Masinton Pasaribu kerap menunjuk hidung Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai dalang dari Wacana tersebut.

Bahkan secara terang-terangan, Masinton yang merupakan politikus PDI-P tersebut meminta agar Luhut bertanggung jawab atas demo mahasiswa 11 April 2022.

Disamping itu, Masinton tegas meminta Presiden Jokowi untuk me-resuffle Luhut dan Bahlil dari kabinet karena kerap mensuarakan Jokowi 3 periode.

Baca Juga: Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Wiranto : Tidak Mungkin Terwujud

Akibat keberaniannya tersebut, Masinton mendapatkan kecaman dari loyalis luhut. Bahkan Masinton mengaku dirinya mendapat informasi akan didemo oleh loyalis Luhut tersebut.

Loyalis Luhut yang akan mendemo Masinton berasal dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Forum OKP pada Senin (19/4/2022).

“Orang atau pihak yang memobilisasi aksi itu menggunakan cara-cara otoriter, yaitu antidemokrasi dan antikritik,” ucap Masinton kepada awak media, Jumat (15/4/2022) malam.

Baca Juga: Moeldoko : Cukup, Akhiri Wacana Jokowi 3 Periode

Masinton pun mengeklaim apa yang disuarakannya adalah kehendak rakyat yang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini.

Selain itu, Masinton berdalih yang dia sampaikan adalah hak dasar bernegara, bukan kriminalitas.

Untuk itu, dia meminta jangan ada pihak-pihak yang mendikte partai untuk memberangus suara kebenaran.

“Dibunuh pun saya siap dan tak akan meminta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus dan serakah. Sejarah panjang hidup saya sejak mahasiswa hingga saat ini sudah saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter,” ucap Masinton.

Baca Juga: Menuju Pilpres 2024, APDESI Bantah Dukung 3 Periode Masa Jabatan Presiden

Sebelumnya, Masinton Pasaribu menuding Luhut Binsar Pandjaitan aktif menggalang kekuatan politik untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mulai klaim big data 110 juta orang, penggalangan kepala desa, dan ketua umum partai politik.